detikcom
Rabu, 27/03/2013 13:46 WIB

Soal Vonis Susno Duadji, Ketua MA: Eksekusinya di Kejaksaan

Rivki - detikNews
Ketua MA Hatta Ali (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mantan Kabareskrim Komnjen (Purn) Susno Duadji masih terus mangkir dari upaya eksekusi kejaksaan. Susno divonis 3,5 tahun penjara karena korupsi dana pengamanan Pilkada Jabar dan penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari.

"Yang penting MA sudah memutus perkara seperti itu. Eksekusinya di kejaksaan," kata Ketua Mahkamah Agung (MA) Dr Hatta Ali kepada wartawan usai seminar Ultah Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) ke 60 di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (27/3/2013).

Menurut MA, tidak ada yang salah dengan putusan yang telah dibuatnya. Amar menolak kasasi Susno sudah benar.

"Kasus Susno, kaitan dengan putusan MA yang tidak mencantumkan pasal 197 tentang masalah penahanan ini tidak ada masalah. Dan putusan MK tidak menyatakan putusan itu batal demi hukum apabila itu tidak dilakukan," sambung Ketua Ikatan Alumni Universitas Airlangga ini.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan kepadanya. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Tidak terima Susno kasasi dan kandas pada awal Desember 2012.

"Sebenarnya tidak perlu dicantumkan karena hal itu berlebihan. Kenapa? Karena dalam putusan pengadilan bawahan itu sudah mencantumkan. Jadi dalam memori kasasi dan pemohon kasasi ditolak maka kita hanya menolak kasasi. Dengan demikian putusan MA sama dengan putusan pengadilan sebelumnya," terang Hatta.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/try)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%