Rabu, 27/03/2013 13:46 WIB

Soal Vonis Susno Duadji, Ketua MA: Eksekusinya di Kejaksaan

Rivki - detikNews
Ketua MA Hatta Ali (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mantan Kabareskrim Komnjen (Purn) Susno Duadji masih terus mangkir dari upaya eksekusi kejaksaan. Susno divonis 3,5 tahun penjara karena korupsi dana pengamanan Pilkada Jabar dan penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari.

"Yang penting MA sudah memutus perkara seperti itu. Eksekusinya di kejaksaan," kata Ketua Mahkamah Agung (MA) Dr Hatta Ali kepada wartawan usai seminar Ultah Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) ke 60 di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (27/3/2013).

Menurut MA, tidak ada yang salah dengan putusan yang telah dibuatnya. Amar menolak kasasi Susno sudah benar.

"Kasus Susno, kaitan dengan putusan MA yang tidak mencantumkan pasal 197 tentang masalah penahanan ini tidak ada masalah. Dan putusan MK tidak menyatakan putusan itu batal demi hukum apabila itu tidak dilakukan," sambung Ketua Ikatan Alumni Universitas Airlangga ini.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan kepadanya. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Tidak terima Susno kasasi dan kandas pada awal Desember 2012.

"Sebenarnya tidak perlu dicantumkan karena hal itu berlebihan. Kenapa? Karena dalam putusan pengadilan bawahan itu sudah mencantumkan. Jadi dalam memori kasasi dan pemohon kasasi ditolak maka kita hanya menolak kasasi. Dengan demikian putusan MA sama dengan putusan pengadilan sebelumnya," terang Hatta.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%