Detik.com News
Detik.com
Rabu, 27/03/2013 13:46 WIB

Soal Vonis Susno Duadji, Ketua MA: Eksekusinya di Kejaksaan

Rivki - detikNews
Soal Vonis Susno Duadji, Ketua MA: Eksekusinya di Kejaksaan Ketua MA Hatta Ali (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mantan Kabareskrim Komnjen (Purn) Susno Duadji masih terus mangkir dari upaya eksekusi kejaksaan. Susno divonis 3,5 tahun penjara karena korupsi dana pengamanan Pilkada Jabar dan penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari.

"Yang penting MA sudah memutus perkara seperti itu. Eksekusinya di kejaksaan," kata Ketua Mahkamah Agung (MA) Dr Hatta Ali kepada wartawan usai seminar Ultah Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) ke 60 di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (27/3/2013).

Menurut MA, tidak ada yang salah dengan putusan yang telah dibuatnya. Amar menolak kasasi Susno sudah benar.

"Kasus Susno, kaitan dengan putusan MA yang tidak mencantumkan pasal 197 tentang masalah penahanan ini tidak ada masalah. Dan putusan MK tidak menyatakan putusan itu batal demi hukum apabila itu tidak dilakukan," sambung Ketua Ikatan Alumni Universitas Airlangga ini.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan kepadanya. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Tidak terima Susno kasasi dan kandas pada awal Desember 2012.

"Sebenarnya tidak perlu dicantumkan karena hal itu berlebihan. Kenapa? Karena dalam putusan pengadilan bawahan itu sudah mencantumkan. Jadi dalam memori kasasi dan pemohon kasasi ditolak maka kita hanya menolak kasasi. Dengan demikian putusan MA sama dengan putusan pengadilan sebelumnya," terang Hatta.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%