Rabu, 27/03/2013 11:49 WIB

Kemenhub: Subsidi Tiket KRL Ekonomi AC untuk Pemilik KJS, KJP & Gakin

Mulya Nurbilkis - detikNews
Suasana dalam gerbong KRL. (ilustrasi)
Jakarta - Pemerintah sudah hampir pasti meningkatkan kualitas KRL Ekonomi, sehingga nantinya tidak ada KRL Ekonomi tanpa AC. Namun untuk itu, pemerintah tengah menggodok besaran subsidi untuk kenaikan harga tiketnya. Tiket yang disubsidi diprioritaskan untuk pemilik Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Keluarga Miskin (Gakin) dan kartu bantuan lainnya.

"Begini, dari PT KAI-nya kan tiketnya Rp 2.000 untuk Bogor-Jakarta kan. Nah, naiknya berapa itu sementara kita hitung, nanti selisihnya yang disubsidi. Tapi pada yang tidak mampu, kalau tidak punya kartu Gakin, Kartu Sehat, Kartu Pintar, ya nggak dapat," ujar Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Tundjung Inderawan.

Hal itu disampaikan Tundjung dalam roundtable discussion reformasi kereta api perkotaan bertema 'Menuju Peran sebagai Tulang Punggung Mobilitas dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan' di Hotel Ibis Tamarin, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2013).

Tundjung mengatakan semua masyarakat harus bisa menikmati kereta AC. Hanya saja KRL Ekonomi saat ini sudah banyak yang tidak layak lagi beroperasi. Karena itu menurutnya, pemerintah berencana meningkatkan pelayanan, bukan menghapus KRL Ekonomi.

"Saat ini masalahnya adalah subsidi harus tetap berjalan kepada yang berhak. Nanti akan dilaksanakan proses subsidi dengan sistem elektronik ticketing (e-ticket)," imbuhnya.

Tundjung mengatakan rencananya sistem ini akan mulai diterapkan pada Juni 2013 mendatang. Selama sistem baru ini belum berjalan, lanjut dia, KRL Ekonomi non AC masih tetap dioperasionalkan.

"Saya kira masih bisa dijalankan meskipun ada trouble sedikit. Saya minta itu akan dilaksanakan secara penuh di Juni-Juli sehingga kita bisa memberikan subsidi. Mereka yang memiliki Gakin, Kartu Sehat, Kartu Pintar, itu yang dinilai daya belinya terbatas. Itu masih kita lihat dari database tingkat masyarakat Indonesia. Sehingga ini benar-benar tepat sasaran," pungkas Tundjung.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rmd/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%
MustRead close