Detik.com News
Detik.com
Rabu, 27/03/2013 11:49 WIB

Kemenhub: Subsidi Tiket KRL Ekonomi AC untuk Pemilik KJS, KJP & Gakin

Mulya Nurbilkis - detikNews
Kemenhub: Subsidi Tiket KRL Ekonomi AC untuk Pemilik KJS, KJP & Gakin Suasana dalam gerbong KRL. (ilustrasi)
Jakarta - Pemerintah sudah hampir pasti meningkatkan kualitas KRL Ekonomi, sehingga nantinya tidak ada KRL Ekonomi tanpa AC. Namun untuk itu, pemerintah tengah menggodok besaran subsidi untuk kenaikan harga tiketnya. Tiket yang disubsidi diprioritaskan untuk pemilik Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Keluarga Miskin (Gakin) dan kartu bantuan lainnya.

"Begini, dari PT KAI-nya kan tiketnya Rp 2.000 untuk Bogor-Jakarta kan. Nah, naiknya berapa itu sementara kita hitung, nanti selisihnya yang disubsidi. Tapi pada yang tidak mampu, kalau tidak punya kartu Gakin, Kartu Sehat, Kartu Pintar, ya nggak dapat," ujar Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Tundjung Inderawan.

Hal itu disampaikan Tundjung dalam roundtable discussion reformasi kereta api perkotaan bertema 'Menuju Peran sebagai Tulang Punggung Mobilitas dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan' di Hotel Ibis Tamarin, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2013).

Tundjung mengatakan semua masyarakat harus bisa menikmati kereta AC. Hanya saja KRL Ekonomi saat ini sudah banyak yang tidak layak lagi beroperasi. Karena itu menurutnya, pemerintah berencana meningkatkan pelayanan, bukan menghapus KRL Ekonomi.

"Saat ini masalahnya adalah subsidi harus tetap berjalan kepada yang berhak. Nanti akan dilaksanakan proses subsidi dengan sistem elektronik ticketing (e-ticket)," imbuhnya.

Tundjung mengatakan rencananya sistem ini akan mulai diterapkan pada Juni 2013 mendatang. Selama sistem baru ini belum berjalan, lanjut dia, KRL Ekonomi non AC masih tetap dioperasionalkan.

"Saya kira masih bisa dijalankan meskipun ada trouble sedikit. Saya minta itu akan dilaksanakan secara penuh di Juni-Juli sehingga kita bisa memberikan subsidi. Mereka yang memiliki Gakin, Kartu Sehat, Kartu Pintar, itu yang dinilai daya belinya terbatas. Itu masih kita lihat dari database tingkat masyarakat Indonesia. Sehingga ini benar-benar tepat sasaran," pungkas Tundjung.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rmd/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Cegah Prostitusi, Pengelola Apartemen di Jakarta Harus Laporkan Penghuninya

Polisi membongkar praktik prostitusi di apartemen yang berawal dari pemesanan melalui forum di internet. Untuk mengantisipasi hal itu, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat meminta para pengelola apartemen harus memberikan data-data penghuninya. Bila Anda setuju dengan Wagub Djarot, pilih Pro!
Pro
89%
Kontra
11%