Detik.com News
Detik.com

Rabu, 27/03/2013 08:51 WIB

Kemendagri Akan Evaluasi Qanun Soal Bendera GAM Jadi Bendera Aceh

Mega Putra Ratya - detikNews
Halaman 1 dari 3
Kemendagri Akan Evaluasi Qanun Soal Bendera GAM Jadi Bendera Aceh sumber: wikipedia.org
Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mendengar mengenai disahkannya Perda (Qanun) Nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. Kemendagri akan melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap Qanun yang dinilai pro dan kontra tersebut.

"Kita akan evaluasi dan klarifikasi. Dia bisa mengarah kesitu (kemiripan bendera GAM). Kita sudah komunikasikan dan kita minta (salinan Qanun)," ujar Jubir Kemendagri Reydonizar Moenoek, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (27/3/2013).

Pria yang akrab disapa Doni ini mengatakan setiap perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan diatasnya. Perda tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP).

Kemendagri akan mengecek apakah Qanun tersebut bertentangan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Peraturan Pemerintah Nomor 77/2007 tentang lambang daerah.

"(evaluasi) lebih khusus lagi apakah bertentangan dengan PP 77 tahun 2007 tentang lambang dearah. Disana, pasal 4, 5, 6, bahwa lambang daerah tidak boleh bertentangan. Tidak menyerupai misalnya di Papua melambangkan burung Mambruk yang merupakan lambang dari gerakan separatis (OPM), ada juga juga di Maluku Selatan (RMS), juga dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tidak boleh meyerupai dan mengispirasikan. Dengan dasar itu kalau kita klarifikasi bisa kita koreksi," jelasnya.

Setelah Qanun dievaluasi, Kemendagri akan memberi catatan kepada Pemprov Aceh. Selanjutnya Pemprov Aceh harus memperbaiki Qanun tersebut sesuai dengan evaluasi dari Kemendagri.

"Jika tidak diindahkan presiden punya kewenangan untuk mencabutnya," tegasnya. Next

Halaman 1 2 3

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mpr/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%