detikcom
Selasa, 26/03/2013 17:27 WIB

Djoko Sarwoko, Usai Gantung Toga Hakim Agung Kini Pakai Toga Advokat

Rini Friastuti - detikNews
Djoko Sarwoko (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Djoko Sarwoko melepas jubah hakim agungnya seiring memasuki usia 70 tahun. Namun, hakim dengan posisi tertinggi sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) bidang Pidana Khusus itu tidak 100 persen meninggalkan dunia peradilan. Djoko kini memilih memakai toga advokat.

"Saya kan sudah pensiun, lalu saya jadi penasihat hukum juga di PT KAI dan Chevron," jelas Djoko kepada wartawan di Gedung KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2013).

Meski saat ini berprofesi sebagai advokat, Djoko mengaku masih tetap tegas dalam upaya menumpas para hakim yang bertindak nakal. Seperti ketika melaporkan seorang hakim Pengadilan Negeri Jakarat Selatan (PN Jaksel) yang akhirnya dimutasikan ke Ambon.

"Tapi kalau ada hakim yang melakukan perbuatan yang keliru, saya juga tetap akan laporkan, seperti hakim di PN Jaksel itu. Sekarang dia sudah dimutasikan ke Ambon," jelas mantan ketua muda MA bidang Pengawasan ini.

Djoko Sarwoko pensiun sebagai pada 1 Januari 2013 lalu. Pria kelahiran 21 Desember 1943 ini mempercayai hal mistis. Dia merintis karier sebagai hakim dari nol dan telah bertugas di berbagai daerah. Saat pensiun, dia melounching buku biografi Toga 3 Warna.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%