detikcom
Selasa, 26/03/2013 15:13 WIB

Hari ke-162 Jokowi

Rencana Hibah 1.000 Bus Menggantung, Pemprov DKI Pilih Beli PPD

Prins David Saut - detikNews
dok detikcom
Jakarta - Apa kabar rencana peremajaan bus-bus tua di Jakarta dengan sistem hibah 1.000 bus? Ternyata, Pemprov DKI membatalkan sistem hibah itu dan memilih menghibahkan ke Perum Peroesahaan Pengangkoetan Djakarta (PPD).

"Kita masukkan dalam PPD, kita mau beli. Jadi Kopaja jalan Sendiri, PPD jalan sendiri. Terakhir sudah setuju kita beli PPD. Tinggal tunggu Menteri (Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, red)," kata Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) ketika ditanya rencana peremajaan bus angkutan kota dengan hibah 1.000 unit bus.

Hal itu disampaikan Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2013).

Nah bagaimana dengan rencana hibah kepada Kopaja?

"Kita nggak mau hibah. Dia untung lho, jual Rp 5 ribu penumpangnya bisa naik TransJ gratis," jawab Ahok.

Sebelumnya, keinginan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk mendapatkan hibah PPD dari pemerintah pusat masih menunggu keputusan dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Sedangkan Menteri BUMN Dahlan Iskan, sudah menyetujui niat Jokowi itu.

"Yang menetapkan nanti toh adalah Menteri Keuangan dan belum dibalas. Bukan kita tetapi karena itu aset negara jadi Menteri Keuangan," tegas Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN A. Pandu Djajanto di Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (7/3/2013).

Perum PPD awalnya merupakan milik Pemda DKI, namun sejak awal 1970-an dikelola oleh pemerintah pusat berikut pengalihan seluruh aset PPD. Aset yang dimiliki Perum PPD antara lain Depo Ciputat seluas 67.875 meter persegi dengan daya tampung bus 400 bus, Depo Pulogadung 7.344 m2 (80 bus), Depo Klender 17.860 meter (120 bus).

Selanjutnya, Depo Jelambar 12.335 meter (90 bus), Depo Cakung 12.000 meter (80 bus), Depo Depok 7.135 meter (60 bus), Depo Tangerang 3.371 (40 bus), dan Depo Cawang 8.251 meter.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%