Detik.com News
Detik.com
Selasa, 26/03/2013 14:11 WIB

Kapolda DIY Diperiksa Tentang Pemindahan 4 Tahanan ke LP Cebongan

Andri Haryanto - detikNews
Kapolda DIY Diperiksa Tentang Pemindahan 4 Tahanan ke LP Cebongan
Jakarta - Proses pemindahan empat tahanan pembunuh personel TNI Sertu Heru Santoso di sebuah kafe di Yogyakarta, menjadi sorotan. Mabes Polri memeriksa prosedur pemindahan, termasuk meminta keterangan dari Kapolda DIY Brigjen Sabar Raharjo.

Karopenmas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, saat ini tim Divisi Propam Mabes Polri telah berada di Mapolda DIY guna memeriksa kejanggalan terkait pemindahan 4 tahanan dari sel Polda ke LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta.

"Seandainya ada kejanggalan dalam pemindahan, tentu bisa menjadi permasalahan lain," kata Boy di sela Rakernis Humas Polri, di Hotel Maharadja, Jl Kapten Tandean, Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2013).

Disinggung apakah pemeriksaan dilakukan terhadap Kapolda DIY sebagai pucuk pimpinan dan bertanggungjawab dalam pemindahan, Boy mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh pihak yang bertanggungjawab.

"Semuanya," jawab Boy singkat. Pemeriksaan juga dilakukan dari mulai proses pengungkapan, penetapan tersangka, hingga pemindahan.
Hingga saat ini, kata Boy, Propam Polri belum menemukan adanya kejanggalan dalam proses pemindahan.

Boy menilai, selagi pemindahan didasari keterbatasan sarana serta kebutuhan mendesak menjadi sesuatu yang sah.

"Ya tentunya merupakan sesuatu yang sah dilakukan untuk memanfaatkan lembaga pemasyarakatan. Kalau tahanan penyidik sudah jadi tanggungan negara. Jadi negara temasuk Lapas, bagian milik negara, wajib dimanfaatkan," tegas Boy.

Lalu, mengapa pemindahan dilakukan lintas sektoral, bukankah kepolisian DIY memiliki sel-sel di tingkat Polsek, Polres, bahkan Brimob?

"Itu alamiah saja," jawab Boy.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%