Selasa, 26/03/2013 11:28 WIB

Diajak Berkelahi Pengacara Susno, Kejari Jaksel Belum Pikirkan Langkah Hukum

Salmah Muslimah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Pemanggilan ketiga mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) kemarin sempat diwarnai adu mulut antara kuasa hukum Susno dan pihak Kejaksaan. Kuasa hukum mengajak Kejari Jaksel berkelahi dan mengumpat dengan kata-kata kasar.

Insiden ini telah melukai lembaga kejaksaan. Namun Kejari Jaksel hingga kini belum memikirkan upaya hukum selanjutnya, apakah akan melaporkan tindakan tersebut ke polisi atau membiarkan begitu saja.

"Kita masih fokus untuk mengeksekusi Pak Susno," kata Pelaksana Harian Kepala Kejari Jaksel, Amir Yanto, kepada detikcom, Selasa (26/3/2013).

Sebelumnya, Senin (25/3) Kuasa hukum Susno dan pihak kejaksaan berdiskusi terkait putusan kasasi Susno di Kejari Jaksel. Dalam diskusi sempat terjadi adu mulut antar kedua belah pihak karena adanya perbedaan persepsi terkait amar putusan kasasi tersebut.

Kejaksaan berpendapat, Susno harus dipidana 3.5 tahun. Sedangkan kuasa hukum tidak terima atas penjelasan jaksa yang tetap ngotot melaksanakan eksekusi kliennya. Padahal menurut tim kuasa hukum dalam putusan kasasi tersebut tidakk ada perintah pemidanaan 3.5 tahun, yang ada hanya mencantumkan perintah membayar biaya perkara Rp 2500.

Situasi semakin tidak terkendali dan memanas. Salah satu kuasa hukum Susno, Andi Kurniawan, bahkan membentak-bentak pihak kejaksaan dan langsung ke luar ruangan diskusi.

"Enggak bisa begini ini, orang kejaksaan sok kayak jagoan," ucap Andi dengan nada tinggi.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(slm/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%