detikcom

Selasa, 26/03/2013 09:16 WIB

Penyadapan & Integritas Penyidik Faktor Penting Keberhasilan KPK

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Kewenangan penting yang dimiliki KPK, yakni penyadapan, tengah terancam terkait adanya revisi KUHAP. Padahal penyadapan (tanpa izin hakim) dan integritas penyidik dan penyelidik, merupakan faktor penting keberhasilan KPK.

"Penyadapan hanya salah satu yang dimiliki KPK, dia sama pentingnya dengan penyelidik dan penyidik yang punya integritas. Serta sistem whistle blowing yang dimiliki KPK," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Selasa (26/3/2013).

Terkait penyadapan itu, Bambang mengatakan, banyak lembaga yang memiliki kewenangan serupa. Namun dia mempertanyakan mengapa selama ini hanya KPK saja yang disorot.

"Penyadapan juga dimiliki lembaga yang menangani teroris dan narkotika walau sebagian kalangan lebih senang memperhatikan kewenangan penyadapan KPK," ujar Bambang.

Dalam naskah akademik yang ditandatangani oleh ketua tim RUU KUHAP Andi Hamzah itu dinyatakan, penyadapan harus dilakukan setelah mendapatkan izin dari hakim. Hal ini jelas sangat bertolak belakang dengan UU 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang memberi kewenangan kepada lembaga antikorupsi itu untuk menyadap tanpa seizin pengadilan.

"Penyadapan dilakukan dengan perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat izin hakim pemeriksa pendahuluan. Dengan demikian tidak ada kecuali, KPK pun melakukan penyadapan harus dengan izin hakim pemeriksa pendahuluan. Pengecualian izin hakim pemeriksa pendahuluan dalam keadaaan mendesak dibatasi dan dilaporkan kepada hakim melalui penuntut umum," demikian bunyi penjelasan dalam naskah akademik tersebut seperti dikutip detikcom, Jumat (22/3/2013)


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/spt)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%