detikcom
Selasa, 26/03/2013 09:16 WIB

Penyadapan & Integritas Penyidik Faktor Penting Keberhasilan KPK

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Kewenangan penting yang dimiliki KPK, yakni penyadapan, tengah terancam terkait adanya revisi KUHAP. Padahal penyadapan (tanpa izin hakim) dan integritas penyidik dan penyelidik, merupakan faktor penting keberhasilan KPK.

"Penyadapan hanya salah satu yang dimiliki KPK, dia sama pentingnya dengan penyelidik dan penyidik yang punya integritas. Serta sistem whistle blowing yang dimiliki KPK," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Selasa (26/3/2013).

Terkait penyadapan itu, Bambang mengatakan, banyak lembaga yang memiliki kewenangan serupa. Namun dia mempertanyakan mengapa selama ini hanya KPK saja yang disorot.

"Penyadapan juga dimiliki lembaga yang menangani teroris dan narkotika walau sebagian kalangan lebih senang memperhatikan kewenangan penyadapan KPK," ujar Bambang.

Dalam naskah akademik yang ditandatangani oleh ketua tim RUU KUHAP Andi Hamzah itu dinyatakan, penyadapan harus dilakukan setelah mendapatkan izin dari hakim. Hal ini jelas sangat bertolak belakang dengan UU 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang memberi kewenangan kepada lembaga antikorupsi itu untuk menyadap tanpa seizin pengadilan.

"Penyadapan dilakukan dengan perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat izin hakim pemeriksa pendahuluan. Dengan demikian tidak ada kecuali, KPK pun melakukan penyadapan harus dengan izin hakim pemeriksa pendahuluan. Pengecualian izin hakim pemeriksa pendahuluan dalam keadaaan mendesak dibatasi dan dilaporkan kepada hakim melalui penuntut umum," demikian bunyi penjelasan dalam naskah akademik tersebut seperti dikutip detikcom, Jumat (22/3/2013)


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fjp/spt)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%