detikcom
Selasa, 26/03/2013 09:16 WIB

Penyadapan & Integritas Penyidik Faktor Penting Keberhasilan KPK

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Kewenangan penting yang dimiliki KPK, yakni penyadapan, tengah terancam terkait adanya revisi KUHAP. Padahal penyadapan (tanpa izin hakim) dan integritas penyidik dan penyelidik, merupakan faktor penting keberhasilan KPK.

"Penyadapan hanya salah satu yang dimiliki KPK, dia sama pentingnya dengan penyelidik dan penyidik yang punya integritas. Serta sistem whistle blowing yang dimiliki KPK," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Selasa (26/3/2013).

Terkait penyadapan itu, Bambang mengatakan, banyak lembaga yang memiliki kewenangan serupa. Namun dia mempertanyakan mengapa selama ini hanya KPK saja yang disorot.

"Penyadapan juga dimiliki lembaga yang menangani teroris dan narkotika walau sebagian kalangan lebih senang memperhatikan kewenangan penyadapan KPK," ujar Bambang.

Dalam naskah akademik yang ditandatangani oleh ketua tim RUU KUHAP Andi Hamzah itu dinyatakan, penyadapan harus dilakukan setelah mendapatkan izin dari hakim. Hal ini jelas sangat bertolak belakang dengan UU 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang memberi kewenangan kepada lembaga antikorupsi itu untuk menyadap tanpa seizin pengadilan.

"Penyadapan dilakukan dengan perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat izin hakim pemeriksa pendahuluan. Dengan demikian tidak ada kecuali, KPK pun melakukan penyadapan harus dengan izin hakim pemeriksa pendahuluan. Pengecualian izin hakim pemeriksa pendahuluan dalam keadaaan mendesak dibatasi dan dilaporkan kepada hakim melalui penuntut umum," demikian bunyi penjelasan dalam naskah akademik tersebut seperti dikutip detikcom, Jumat (22/3/2013)


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/spt)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%