Senin, 25/03/2013 11:57 WIB

SBY, Pemburu Kuasa dan Upaya Pemakzulan

Abdul Hakim MS - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - Untuk kesekian kalinya, pemerintahan di bawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali diterpa isu pemakzulan. Rumor yang beredar, pada 25 Maret 2013, akan ada demo besar yang bertujuan untuk menggulingkan kedudukannya sebagai presiden sebelum masa jabatannya berakhir pada 2014 mendatang.

Entah kenapa, sejak menjabat sebagai presiden, wacana tentang pemakzulan terhadap Presiden SBY tak pernah berhenti. Namun kerap juga, wacana itu hanya sebatas gertak sambal.

Kita tentu masih ingat dengan manuver politik “Gerakan cabut mandat” yang diprakarsai oleh mantan aktivis Hariman Siregar pada tahun 2005 silam. Kita juga tak bisa lupa dengan upaya impeachment sejumlah kekuatan politik di parlemen terhadap Wakil Presiden Boediono terkait kasus dugaan skandal dana talangan (bailout) Bank Century pada 2010.

Pun tentu masih hangat di kepala kita tentang tuduhan tokoh lintas agama terkait ”18 kebohongan rezim Presiden SBY”. Semua bermuara satu, diwacanakan ingin memakzulkan posisi suami Kristina Herawati Yudhoyono ini.

Merujuk kondisi di atas, hemat saya, banyaknya kritik yang kerap berujung pada wacana penggulingan terhadap pemerintahan Presiden Yudhoyono ini, sebetulnya tak betul-betul ingin melengserkan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada tiga hal.

Pertama, jalan menuju penggulingan pemerintahan saat ini memerlukan rute yang sangat panjang dan berliku. Kedua, pemerintahan SBY saat ini masih cukup kredibel di mata masyarakat karena baiknya kinerja ekonomi. Ketiga, kekuatan-kekuatan politik saat ini, terutama militer, tak mendukung kemungkinan terjadinya pergantian kekuasaan secara ilegal.

Pertanyaanya, lalu apa motif wacana penggulingan terhadap pemerintahan SBY terus digulirkan?Next

Halaman 1 2 3
(nwk/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%