Senin, 25/03/2013 08:57 WIB

Kapolri Minta Divisi Humas Polri Raih Simpati & Dukungan Publik

Rivki - detikNews
Jakarta - Polri memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi keamanan Jelang pemilu 2014. Oleh karena itu, Kapolri Jenderal Timur Pradopo meminta agar Divisi Humas Polri memberikan pemahaman makna pemilu kepada masyarakat.

Hal itu diucapkan Timur Pradopo saat pembukan Rapat Kerja Teknis Divisi Humas Polri di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Senin (25/3/2013). Acara tersebut dihadiri seluruh Kepala Bidang Humas Polda se-Indonesia.

"Ke depan, menjelang agenda nasional pemilu yang diprediksi dengan peningkatan suhu politik tentunya kita perlu mengolah potensi kerawanan agar tidak berkembang," ucap Timur Pradopo dalam sambutannya.

Timur mengatakan, peran humas Polri dalam pemilu ialah meyakinkan masyarakat untuk memberikan rasa aman. Sehingga masyarakat bisa ikut bergerak untuk menciptakan situasi yang kondusif.

"Salah satu peran penting humas, meyakinkan, meraih simpati dan dukungan publik, sehingga masyarakat ikut bergerak dalam penegakan hukum," jelasnya.

Kapolri juga memerintahkan kepada divisi humas untuk bekerjasama dengan media. Hal ini dilakukan untuk mencegah simpang-siur pemberitaan yang nantinya berdampak pada gejolak keamanan.

"Sehingga pemberitaan dapat diterima publik secara utuh sesuai fakta dan disaksikan. Sehingga masyarakat menerima informasi dengan nilai kebenaran dan berimbang," ungkapnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rvk/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%