Senin, 25/03/2013 07:39 WIB

Beranikah Polisi Usut Tuntas Eksekusi 4 Tahanan di LP Cebongan?

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Polisi diminta mengusut tuntas kasus penembakan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman. Agar kasus serupa tak terulang, penjagaan di LP juga harus ditingkatkan.

"Polri harus segera mengusut sampai tuntas hingga dapat segera menangkap pelaku penembakan tersebut," kata Sekretaris Fraksi Hanura DPR, Saleh Husin, saat berbincang, Senin (25/3/2013).

Saleh yang terpilih menjadi anggota DPR dari dapil NTT mengatakan peristiwa penembakan tersebut menunjukkan penjagaan di LP-LP di Indonesia lemah terhadap serangan dari luar. Harus ada peningkatan keamanan seiring dengan kondisi kejahatan yang juga makin berkembang.

"Dapat dibayangkan orang yang sudah di dalam tahanan lapas bisa ditembak membabi buta hingga tewas oleh orang tidak jelas dengan menggunakan senjata api," ujarnya.

Saleh berharap agar peristiwa ini tak terulang di masa depan. Dia akan menginstruksikan kepada anggota Fraksi Hanura di Komisi III DPR untuk mendesak Kemenkum HAM meningkatkan pengamanan di LP.

"Ini peristiwa yang sangat keji dan juga memalukan nama Indonesia di dunia internasional," tuturnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%