detikcom
Senin, 25/03/2013 07:39 WIB

Beranikah Polisi Usut Tuntas Eksekusi 4 Tahanan di LP Cebongan?

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Polisi diminta mengusut tuntas kasus penembakan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman. Agar kasus serupa tak terulang, penjagaan di LP juga harus ditingkatkan.

"Polri harus segera mengusut sampai tuntas hingga dapat segera menangkap pelaku penembakan tersebut," kata Sekretaris Fraksi Hanura DPR, Saleh Husin, saat berbincang, Senin (25/3/2013).

Saleh yang terpilih menjadi anggota DPR dari dapil NTT mengatakan peristiwa penembakan tersebut menunjukkan penjagaan di LP-LP di Indonesia lemah terhadap serangan dari luar. Harus ada peningkatan keamanan seiring dengan kondisi kejahatan yang juga makin berkembang.

"Dapat dibayangkan orang yang sudah di dalam tahanan lapas bisa ditembak membabi buta hingga tewas oleh orang tidak jelas dengan menggunakan senjata api," ujarnya.

Saleh berharap agar peristiwa ini tak terulang di masa depan. Dia akan menginstruksikan kepada anggota Fraksi Hanura di Komisi III DPR untuk mendesak Kemenkum HAM meningkatkan pengamanan di LP.

"Ini peristiwa yang sangat keji dan juga memalukan nama Indonesia di dunia internasional," tuturnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%