Minggu, 24/03/2013 10:23 WIB

Eksekutor 4 Tahanan di LP Cebongan Diyakini Bukan Teroris

Indra Subagja - detikNews
LP Cebongan pasca penyerangan
Jakarta - Eksekutor 4 tahanan di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, diyakini bukan teroris. Dari aksinya, bila mereka teroris tentu aparat yang berjaga akan dibunuh dan akan lebih brutal dengan meledakkan LP.

"Melihat dari pola, proses kejadian berlangsung dengan cepat, rapi, dan mengunakan senjata lengkap, menunjukan bahwa ini penyerangan ini patut diduga oleh pihak yang terlatih dan teroganisir," kata anggota Komisi III DPR Indra SH saat berbincang, Minggu (23/3/2013).

Karenanya untuk mengungkapnya diperlukan kerjasama antara TNI, Polri, dan pihak terkait. Jangan sampai kasus ini malah menjadi sejarah kelam bangsa ini karena tak terungkap.

"Tentunya apabila ada keseriusan dan kesungguhan dalam mengusut dan mengungkap kasus ini, dengan melihat dugaan fakta-fakta tersebut akan dengan mudah mengidentifikasi pihak mana atau siapa para pelaku tersebut," urai politisi PKS ini.

Indonesia adalah negara hukum. Apapun alasan atau latar belakang penyerangan tersebut, tidak boleh ada pihak manapun main hakim sendiri.

"Kejadian ini tentunya mengoyak dan mengancam rasa aman publik. Hal ini layaknya hukum rimba, siapa yang kuat, bersenjata, berkuasa dapat bertindak semaunya dan main hakim sendiri," tuntasnya.

Penyerbuan itu terjadi Sabtu (23/3) dini hari. Kelompok bersenjata ini menodongkan pistol ke sipir. Mereka kemudian diminta menunjukkan kamar pelaku pengeroyokan anggota Kopassus. Setelah itu 4 pelaku dipisahkan dari tahanan lain, dan eksekusi dilakukan.

Korban meninggal dunia akibat penembakan tersebut adalah Dicky Sahetapy, Dedi, Aldi, dan Johan.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
100%
Kontra
0%