Minggu, 24/03/2013 10:23 WIB

Eksekutor 4 Tahanan di LP Cebongan Diyakini Bukan Teroris

Indra Subagja - detikNews
LP Cebongan pasca penyerangan
Jakarta - Eksekutor 4 tahanan di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, diyakini bukan teroris. Dari aksinya, bila mereka teroris tentu aparat yang berjaga akan dibunuh dan akan lebih brutal dengan meledakkan LP.

"Melihat dari pola, proses kejadian berlangsung dengan cepat, rapi, dan mengunakan senjata lengkap, menunjukan bahwa ini penyerangan ini patut diduga oleh pihak yang terlatih dan teroganisir," kata anggota Komisi III DPR Indra SH saat berbincang, Minggu (23/3/2013).

Karenanya untuk mengungkapnya diperlukan kerjasama antara TNI, Polri, dan pihak terkait. Jangan sampai kasus ini malah menjadi sejarah kelam bangsa ini karena tak terungkap.

"Tentunya apabila ada keseriusan dan kesungguhan dalam mengusut dan mengungkap kasus ini, dengan melihat dugaan fakta-fakta tersebut akan dengan mudah mengidentifikasi pihak mana atau siapa para pelaku tersebut," urai politisi PKS ini.

Indonesia adalah negara hukum. Apapun alasan atau latar belakang penyerangan tersebut, tidak boleh ada pihak manapun main hakim sendiri.

"Kejadian ini tentunya mengoyak dan mengancam rasa aman publik. Hal ini layaknya hukum rimba, siapa yang kuat, bersenjata, berkuasa dapat bertindak semaunya dan main hakim sendiri," tuntasnya.

Penyerbuan itu terjadi Sabtu (23/3) dini hari. Kelompok bersenjata ini menodongkan pistol ke sipir. Mereka kemudian diminta menunjukkan kamar pelaku pengeroyokan anggota Kopassus. Setelah itu 4 pelaku dipisahkan dari tahanan lain, dan eksekusi dilakukan.

Korban meninggal dunia akibat penembakan tersebut adalah Dicky Sahetapy, Dedi, Aldi, dan Johan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%