detikcom
Minggu, 24/03/2013 10:23 WIB

Eksekutor 4 Tahanan di LP Cebongan Diyakini Bukan Teroris

Indra Subagja - detikNews
LP Cebongan pasca penyerangan
Jakarta - Eksekutor 4 tahanan di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, diyakini bukan teroris. Dari aksinya, bila mereka teroris tentu aparat yang berjaga akan dibunuh dan akan lebih brutal dengan meledakkan LP.

"Melihat dari pola, proses kejadian berlangsung dengan cepat, rapi, dan mengunakan senjata lengkap, menunjukan bahwa ini penyerangan ini patut diduga oleh pihak yang terlatih dan teroganisir," kata anggota Komisi III DPR Indra SH saat berbincang, Minggu (23/3/2013).

Karenanya untuk mengungkapnya diperlukan kerjasama antara TNI, Polri, dan pihak terkait. Jangan sampai kasus ini malah menjadi sejarah kelam bangsa ini karena tak terungkap.

"Tentunya apabila ada keseriusan dan kesungguhan dalam mengusut dan mengungkap kasus ini, dengan melihat dugaan fakta-fakta tersebut akan dengan mudah mengidentifikasi pihak mana atau siapa para pelaku tersebut," urai politisi PKS ini.

Indonesia adalah negara hukum. Apapun alasan atau latar belakang penyerangan tersebut, tidak boleh ada pihak manapun main hakim sendiri.

"Kejadian ini tentunya mengoyak dan mengancam rasa aman publik. Hal ini layaknya hukum rimba, siapa yang kuat, bersenjata, berkuasa dapat bertindak semaunya dan main hakim sendiri," tuntasnya.

Penyerbuan itu terjadi Sabtu (23/3) dini hari. Kelompok bersenjata ini menodongkan pistol ke sipir. Mereka kemudian diminta menunjukkan kamar pelaku pengeroyokan anggota Kopassus. Setelah itu 4 pelaku dipisahkan dari tahanan lain, dan eksekusi dilakukan.

Korban meninggal dunia akibat penembakan tersebut adalah Dicky Sahetapy, Dedi, Aldi, dan Johan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ndr/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
55%
Kontra
45%