detikcom
Minggu, 24/03/2013 10:23 WIB

Eksekutor 4 Tahanan di LP Cebongan Diyakini Bukan Teroris

Indra Subagja - detikNews
LP Cebongan pasca penyerangan
Jakarta - Eksekutor 4 tahanan di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, diyakini bukan teroris. Dari aksinya, bila mereka teroris tentu aparat yang berjaga akan dibunuh dan akan lebih brutal dengan meledakkan LP.

"Melihat dari pola, proses kejadian berlangsung dengan cepat, rapi, dan mengunakan senjata lengkap, menunjukan bahwa ini penyerangan ini patut diduga oleh pihak yang terlatih dan teroganisir," kata anggota Komisi III DPR Indra SH saat berbincang, Minggu (23/3/2013).

Karenanya untuk mengungkapnya diperlukan kerjasama antara TNI, Polri, dan pihak terkait. Jangan sampai kasus ini malah menjadi sejarah kelam bangsa ini karena tak terungkap.

"Tentunya apabila ada keseriusan dan kesungguhan dalam mengusut dan mengungkap kasus ini, dengan melihat dugaan fakta-fakta tersebut akan dengan mudah mengidentifikasi pihak mana atau siapa para pelaku tersebut," urai politisi PKS ini.

Indonesia adalah negara hukum. Apapun alasan atau latar belakang penyerangan tersebut, tidak boleh ada pihak manapun main hakim sendiri.

"Kejadian ini tentunya mengoyak dan mengancam rasa aman publik. Hal ini layaknya hukum rimba, siapa yang kuat, bersenjata, berkuasa dapat bertindak semaunya dan main hakim sendiri," tuntasnya.

Penyerbuan itu terjadi Sabtu (23/3) dini hari. Kelompok bersenjata ini menodongkan pistol ke sipir. Mereka kemudian diminta menunjukkan kamar pelaku pengeroyokan anggota Kopassus. Setelah itu 4 pelaku dipisahkan dari tahanan lain, dan eksekusi dilakukan.

Korban meninggal dunia akibat penembakan tersebut adalah Dicky Sahetapy, Dedi, Aldi, dan Johan.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(ndr/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%