detikcom

Minggu, 24/03/2013 03:02 WIB

Penangkapan Hakim oleh KPK, Runtuhnya Moralitas Aparat Peradilan

Rivki - detikNews
Jakarta - Tertangkapnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tedjocahyono oleh KPK terkait kasus korupsi menuai kecaman dari kalangan. Keluarga Besar Nadhlatul Ulama (NU) menilai, kasus tersebut menguak adanya mafia peradilan di Indonesia.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Prof. Dr. Arvin Hamid, menyebut indikasi runtuhnya moral aparat peradilan sehingga terjerat perkara hukum, di antaranya tampak dari serangkaian peristiwa yang menjerat sejumlah hakim belakangan ini.

"Jadi jika seseorang gagal menegakkan keadilan, padahal dia memiliki otoritas di bidang penegakan hukum, itu indikasi runtuhnya moralitas bangsa, termasuk moralitas aparat peradilan," kata Arvin siaran persnya kepada detikcom, Sabtu (23/3/2013).

Arvin menambahkan, jika tidak segera dibenahi runtuhnya moralitas bangsa ini dikhawatirkan akan semakin memperparah buruknya kinerja penegakan hukum. Dia meminta agar penegak hukum terutama lembaga peradilan harus berbenah diri.

"Peradaban kita masih jauh dari kata maju, karena penegakan hukum masih bersifat formalistik dan menafikan aspek moralitas. Ini harus segera dibenahi, yang mana dibutuhkan gerakan kuat untuk melawan korupsi yang melibatkan seluruh komponen bangsa," tambah Arvin.

Sedangkan, Ketua Presidium MA IPNU Hilmi Muhammadiyah, mengatakan NU sebagai ormas berbasis massa Islam terbesar di Indonesia tidak bisa tinggal diam dengan kondisi tersebut. Penguatan bidang ekonomi dan pendidikan dinilai dapat dilakukan, sebagai salah satu cara dalam upaya perbaikan.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rvk/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
73%
Kontra
27%