Minggu, 24/03/2013 03:02 WIB

Penangkapan Hakim oleh KPK, Runtuhnya Moralitas Aparat Peradilan

Rivki - detikNews
Jakarta - Tertangkapnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tedjocahyono oleh KPK terkait kasus korupsi menuai kecaman dari kalangan. Keluarga Besar Nadhlatul Ulama (NU) menilai, kasus tersebut menguak adanya mafia peradilan di Indonesia.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Prof. Dr. Arvin Hamid, menyebut indikasi runtuhnya moral aparat peradilan sehingga terjerat perkara hukum, di antaranya tampak dari serangkaian peristiwa yang menjerat sejumlah hakim belakangan ini.

"Jadi jika seseorang gagal menegakkan keadilan, padahal dia memiliki otoritas di bidang penegakan hukum, itu indikasi runtuhnya moralitas bangsa, termasuk moralitas aparat peradilan," kata Arvin siaran persnya kepada detikcom, Sabtu (23/3/2013).

Arvin menambahkan, jika tidak segera dibenahi runtuhnya moralitas bangsa ini dikhawatirkan akan semakin memperparah buruknya kinerja penegakan hukum. Dia meminta agar penegak hukum terutama lembaga peradilan harus berbenah diri.

"Peradaban kita masih jauh dari kata maju, karena penegakan hukum masih bersifat formalistik dan menafikan aspek moralitas. Ini harus segera dibenahi, yang mana dibutuhkan gerakan kuat untuk melawan korupsi yang melibatkan seluruh komponen bangsa," tambah Arvin.

Sedangkan, Ketua Presidium MA IPNU Hilmi Muhammadiyah, mengatakan NU sebagai ormas berbasis massa Islam terbesar di Indonesia tidak bisa tinggal diam dengan kondisi tersebut. Penguatan bidang ekonomi dan pendidikan dinilai dapat dilakukan, sebagai salah satu cara dalam upaya perbaikan.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(rvk/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
32%
Kontra
68%