detikcom
Sabtu, 23/03/2013 21:54 WIB

Penyerangan LP Sleman, Pangdam Diponegoro: Teroris Lebih Terlatih!

Edzan Raharjo - detikNews
Sleman - Pangdam IV Diponegoro Mayjen Hardiyono Saroso membantah anggotanya terlibat dalam aksi penyerangan di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Menurutnya aksi terlatih seperti yang terjadi di LP Cebongan belum tentu dilakukan oleh aparat, bisa jadi teroris.

"Aksi terlatih itu relatif, semua orang ya terlatih," ujar Mayjen Hardiyono Saroso saat mendampingi Menkumham di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Sabtu(23/3/2013).

Dia menuturkan aksi terlatih bisa juga dilakukan oleh teroris. Bahkan teroris tergolong lebih terlatih dari aparat penegak hukum seperti TNI maupun Polri.

"Teroris lebih terlatih loh, bisa buat bom dia, bisa menghancurkan gedung di mana-mana," jelasnya.

Dia meminta agar masyarakat tidak menuding pihak TNI ataupun Polri dalam penyerangan yang terjadi di LP Cebongan. "Jangan kalau terlatih konotasinya terus militer, itu enggak ada," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, tadi malam 17 Orang dengan membawa senjata menyerbu Lapas Klas II B Sleman, Yogyakarta. Mereka menembak mati 4 tahanan. Proses penyerbuan hingga pelaku melarikan diri cuma berlangsung 10 menit.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%