detikcom
Sabtu, 23/03/2013 13:36 WIB

Pangdam Bantah Senjata TNI Digunakan untuk Penyerbuan di LP Sleman

Tri Joko Purnomo - detikNews
Magelang - Panglima Kodam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Hardiono Saroso, membantah senjata yang digunakan untuk menembak empat tahanan di Lapas Klas II B Sleman, Yogyakarta, berasal dari kesatuannya. Pelaku juga ditegaskan bukan berasal dari anggota TNI.

"Bukan (senjata TNI)," Hardiono usai mengikuti upacara penutupan pendidikan Secaba di Lapangan Rindam IV Diponegoro, Magelang, Sabtu (23/3/2013).

Setelah mendapat informasi soal insiden di LP Sleman, Hardiono mengaku langsung menggelar apel. Tujuannya untuk mengecek jumlah senjata. Dan tidak ada senjata TNI seperti yang digunakan dalam penyerangan tersebut.

"Organik kita maupun yang nonorganik, dan saya bertanggungjawab penuh semua yang ada di Kodam," tegas Hardiono.

Dia sendiri tidak bisa memastikan siapa pelakunya. "Entry pointnya, pelaku dilakukan oleh orang yang tidak dikenal," tandasnya.

Kopassus sudah melakukan pengecekan internal terkait penyerangan yang mengakibatkan empat napi tewas di Lapas Cebongan, Sleman. Sejauh ini tidak ada keterlibatan angggota Kopassus dalam peristiwa tersebut.

"Sejauh ini tidak ada keterlibatan anggota kita," tegas Assintel Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, Letkol Infantri Richard kepada detikcom, Sabtu (23/3/2013).

Empat orang tersangka kasus pembunuhan prajurit Kopassus tewas di dalam LP Sleman. Mereka diberondong sekelompok orang yang medobrak masuk LP setelah melukai sipirnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mok/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%