detikcom
Sabtu, 23/03/2013 13:36 WIB

Pangdam Bantah Senjata TNI Digunakan untuk Penyerbuan di LP Sleman

Tri Joko Purnomo - detikNews
Magelang - Panglima Kodam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Hardiono Saroso, membantah senjata yang digunakan untuk menembak empat tahanan di Lapas Klas II B Sleman, Yogyakarta, berasal dari kesatuannya. Pelaku juga ditegaskan bukan berasal dari anggota TNI.

"Bukan (senjata TNI)," Hardiono usai mengikuti upacara penutupan pendidikan Secaba di Lapangan Rindam IV Diponegoro, Magelang, Sabtu (23/3/2013).

Setelah mendapat informasi soal insiden di LP Sleman, Hardiono mengaku langsung menggelar apel. Tujuannya untuk mengecek jumlah senjata. Dan tidak ada senjata TNI seperti yang digunakan dalam penyerangan tersebut.

"Organik kita maupun yang nonorganik, dan saya bertanggungjawab penuh semua yang ada di Kodam," tegas Hardiono.

Dia sendiri tidak bisa memastikan siapa pelakunya. "Entry pointnya, pelaku dilakukan oleh orang yang tidak dikenal," tandasnya.

Kopassus sudah melakukan pengecekan internal terkait penyerangan yang mengakibatkan empat napi tewas di Lapas Cebongan, Sleman. Sejauh ini tidak ada keterlibatan angggota Kopassus dalam peristiwa tersebut.

"Sejauh ini tidak ada keterlibatan anggota kita," tegas Assintel Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, Letkol Infantri Richard kepada detikcom, Sabtu (23/3/2013).

Empat orang tersangka kasus pembunuhan prajurit Kopassus tewas di dalam LP Sleman. Mereka diberondong sekelompok orang yang medobrak masuk LP setelah melukai sipirnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mok/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%