Sabtu, 23/03/2013 13:36 WIB

Pangdam Bantah Senjata TNI Digunakan untuk Penyerbuan di LP Sleman

Tri Joko Purnomo - detikNews
Magelang - Panglima Kodam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Hardiono Saroso, membantah senjata yang digunakan untuk menembak empat tahanan di Lapas Klas II B Sleman, Yogyakarta, berasal dari kesatuannya. Pelaku juga ditegaskan bukan berasal dari anggota TNI.

"Bukan (senjata TNI)," Hardiono usai mengikuti upacara penutupan pendidikan Secaba di Lapangan Rindam IV Diponegoro, Magelang, Sabtu (23/3/2013).

Setelah mendapat informasi soal insiden di LP Sleman, Hardiono mengaku langsung menggelar apel. Tujuannya untuk mengecek jumlah senjata. Dan tidak ada senjata TNI seperti yang digunakan dalam penyerangan tersebut.

"Organik kita maupun yang nonorganik, dan saya bertanggungjawab penuh semua yang ada di Kodam," tegas Hardiono.

Dia sendiri tidak bisa memastikan siapa pelakunya. "Entry pointnya, pelaku dilakukan oleh orang yang tidak dikenal," tandasnya.

Kopassus sudah melakukan pengecekan internal terkait penyerangan yang mengakibatkan empat napi tewas di Lapas Cebongan, Sleman. Sejauh ini tidak ada keterlibatan angggota Kopassus dalam peristiwa tersebut.

"Sejauh ini tidak ada keterlibatan anggota kita," tegas Assintel Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, Letkol Infantri Richard kepada detikcom, Sabtu (23/3/2013).

Empat orang tersangka kasus pembunuhan prajurit Kopassus tewas di dalam LP Sleman. Mereka diberondong sekelompok orang yang medobrak masuk LP setelah melukai sipirnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mok/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%