detikcom
Sabtu, 23/03/2013 08:27 WIB

Kapolda: Penyerangan Lapas Sleman Terkait Insiden Pengeroyokan Anggota Kopassus

Bagus Kurniawan - detikNews
Jakarta - Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Brigjen Pol Sabar Rahardjo membenarkan kasus penyerangan oknum TNI dari kesatuan Kopassus ke Lapas Kelas II B Sleman, terkait dengan kasus penusukan terhadap anggota Kopassus di Cafe Hugo's Yogyakarta beberapa hari lalu. Saat ini polisi sedang melakukan olah TKP.

"Iya, ada kaitannya. Betul," ujar Sabar saat meninjau lokasi penyerangan Lapas Kelas II B, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (23/3/2013).

Subur mengatakan, empat orang yang tewas pada saat peristiwa penyerangan tersebut akibat luka tembak. Pelaku penyerangan tersebut diperkirakan berjumlah 17 orang.

"Empat korban tewas dengan luka tembak. Pelaku diperkirakan berjumlah 17 orang dengan penutup muka," kata Subur.

Keempatnya adalah tersangka pengeroyokan anggota kopassus yang tewas pada Selasa, 19 Maret 2013.

Keempat tahanan yang tewas bernama Hendrik alias Diki, Johan, Dedi dan Adilado. Mereka ditangkap karena mengeroyok Sertu Santoso (31) hingga tewas. Prajurit Kopassus TNI AD ini terlibat pertengkaran dengan sekelompok orang di Cafe Hugo's.

Sementara itu, Assintel Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, Letkol Infantri Richard mengatakan, akan segera memastikan apakah pelaku penyerangan tersebut merupakan anggota Kopassus atau bukan.

"Kita menyerahkan peristiwa ini ke pihak terkait dan akan ditindak lanjuti dengan hukuman seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas Richard terpisah.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(jor/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%