Detik.com News
Detik.com
Jumat, 22/03/2013 17:14 WIB

PBB Ngotot Minta Kompensasi Waktu Pengajuan DCS kepada KPU

M Iqbal - detikNews
PBB Ngotot Minta Kompensasi Waktu Pengajuan DCS kepada KPU
Jakarta - Pasca dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2014 oleh KPU, Partai Bulan Bintang (PBB) harus mengejar cepat ketertinggalan tahapan Pemilu dari partai politik lain. Karenanya, PBB tetap keukeuh untuk minta keringanan waktu kepada KPU.

PBB dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu oleh KPU pada Senin (18/3), di saat partai politik lainnya tengah menyusun daftar calon anggota legislatif. Tertinggal sekitar 2 bulan dalam tahapan pemilu inilah yang dinilai berat bagi PBB jika disamakan dengan partai lain.

"Saya tetap minta kompensasi, kompensasi ini bukan barang haram. Tinggal kasih saja, dan tidak mengganggu tahapan Pemilu," kata Sekjen PBB BM Wibowo dalam diskusi di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (22/3/2013).

Menurutnya, PBB secara resmi telah melayangkan surat agar diberikan kompensasi kepada KPU, sehari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu yaitu Selasa (19/3). Namun hingga hari ini belum ada tanggapan resmi dari KPU.

"Kalau yang disebut KPU dengan equal treatment kepada semua parpol ya maka dibukanya harus sama dan ditutupnya sama. Ini kami kan sudah tertinggal dibanding partai lain," ucapnya.

Wibowo menuturkan, jika mengacu pada tahapan pemilu, meski dalam penyusunan daftar caleg sudah ada tanggal yang ditetapkan KPU, tapi kompensasi yang diberikan kepada PBB tidak akan merubah tanggal penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS). Keringanan waktu itu hanya untuk saat penyerahan DCS dan verifikasi.

"Penyerahan DCS kan sampai tanggal 22 April, ada 2 minggu untuk verfikasi DCS hasil perbaikan. Tapi nanti sama dalam penetapan DCT-nya" lanjutnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%