detikcom
Jumat, 22/03/2013 17:14 WIB

PBB Ngotot Minta Kompensasi Waktu Pengajuan DCS kepada KPU

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Pasca dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2014 oleh KPU, Partai Bulan Bintang (PBB) harus mengejar cepat ketertinggalan tahapan Pemilu dari partai politik lain. Karenanya, PBB tetap keukeuh untuk minta keringanan waktu kepada KPU.

PBB dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu oleh KPU pada Senin (18/3), di saat partai politik lainnya tengah menyusun daftar calon anggota legislatif. Tertinggal sekitar 2 bulan dalam tahapan pemilu inilah yang dinilai berat bagi PBB jika disamakan dengan partai lain.

"Saya tetap minta kompensasi, kompensasi ini bukan barang haram. Tinggal kasih saja, dan tidak mengganggu tahapan Pemilu," kata Sekjen PBB BM Wibowo dalam diskusi di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (22/3/2013).

Menurutnya, PBB secara resmi telah melayangkan surat agar diberikan kompensasi kepada KPU, sehari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu yaitu Selasa (19/3). Namun hingga hari ini belum ada tanggapan resmi dari KPU.

"Kalau yang disebut KPU dengan equal treatment kepada semua parpol ya maka dibukanya harus sama dan ditutupnya sama. Ini kami kan sudah tertinggal dibanding partai lain," ucapnya.

Wibowo menuturkan, jika mengacu pada tahapan pemilu, meski dalam penyusunan daftar caleg sudah ada tanggal yang ditetapkan KPU, tapi kompensasi yang diberikan kepada PBB tidak akan merubah tanggal penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS). Keringanan waktu itu hanya untuk saat penyerahan DCS dan verifikasi.

"Penyerahan DCS kan sampai tanggal 22 April, ada 2 minggu untuk verfikasi DCS hasil perbaikan. Tapi nanti sama dalam penetapan DCT-nya" lanjutnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
62%
Kontra
38%