Detik.com News
Detik.com
Jumat, 22/03/2013 17:14 WIB

PBB Ngotot Minta Kompensasi Waktu Pengajuan DCS kepada KPU

M Iqbal - detikNews
PBB Ngotot Minta Kompensasi Waktu Pengajuan DCS kepada KPU
Jakarta - Pasca dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2014 oleh KPU, Partai Bulan Bintang (PBB) harus mengejar cepat ketertinggalan tahapan Pemilu dari partai politik lain. Karenanya, PBB tetap keukeuh untuk minta keringanan waktu kepada KPU.

PBB dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu oleh KPU pada Senin (18/3), di saat partai politik lainnya tengah menyusun daftar calon anggota legislatif. Tertinggal sekitar 2 bulan dalam tahapan pemilu inilah yang dinilai berat bagi PBB jika disamakan dengan partai lain.

"Saya tetap minta kompensasi, kompensasi ini bukan barang haram. Tinggal kasih saja, dan tidak mengganggu tahapan Pemilu," kata Sekjen PBB BM Wibowo dalam diskusi di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (22/3/2013).

Menurutnya, PBB secara resmi telah melayangkan surat agar diberikan kompensasi kepada KPU, sehari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu yaitu Selasa (19/3). Namun hingga hari ini belum ada tanggapan resmi dari KPU.

"Kalau yang disebut KPU dengan equal treatment kepada semua parpol ya maka dibukanya harus sama dan ditutupnya sama. Ini kami kan sudah tertinggal dibanding partai lain," ucapnya.

Wibowo menuturkan, jika mengacu pada tahapan pemilu, meski dalam penyusunan daftar caleg sudah ada tanggal yang ditetapkan KPU, tapi kompensasi yang diberikan kepada PBB tidak akan merubah tanggal penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS). Keringanan waktu itu hanya untuk saat penyerahan DCS dan verifikasi.

"Penyerahan DCS kan sampai tanggal 22 April, ada 2 minggu untuk verfikasi DCS hasil perbaikan. Tapi nanti sama dalam penetapan DCT-nya" lanjutnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bal/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%