detikcom

Jumat, 22/03/2013 17:14 WIB

PBB Ngotot Minta Kompensasi Waktu Pengajuan DCS kepada KPU

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Pasca dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2014 oleh KPU, Partai Bulan Bintang (PBB) harus mengejar cepat ketertinggalan tahapan Pemilu dari partai politik lain. Karenanya, PBB tetap keukeuh untuk minta keringanan waktu kepada KPU.

PBB dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu oleh KPU pada Senin (18/3), di saat partai politik lainnya tengah menyusun daftar calon anggota legislatif. Tertinggal sekitar 2 bulan dalam tahapan pemilu inilah yang dinilai berat bagi PBB jika disamakan dengan partai lain.

"Saya tetap minta kompensasi, kompensasi ini bukan barang haram. Tinggal kasih saja, dan tidak mengganggu tahapan Pemilu," kata Sekjen PBB BM Wibowo dalam diskusi di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (22/3/2013).

Menurutnya, PBB secara resmi telah melayangkan surat agar diberikan kompensasi kepada KPU, sehari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu yaitu Selasa (19/3). Namun hingga hari ini belum ada tanggapan resmi dari KPU.

"Kalau yang disebut KPU dengan equal treatment kepada semua parpol ya maka dibukanya harus sama dan ditutupnya sama. Ini kami kan sudah tertinggal dibanding partai lain," ucapnya.

Wibowo menuturkan, jika mengacu pada tahapan pemilu, meski dalam penyusunan daftar caleg sudah ada tanggal yang ditetapkan KPU, tapi kompensasi yang diberikan kepada PBB tidak akan merubah tanggal penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS). Keringanan waktu itu hanya untuk saat penyerahan DCS dan verifikasi.

"Penyerahan DCS kan sampai tanggal 22 April, ada 2 minggu untuk verfikasi DCS hasil perbaikan. Tapi nanti sama dalam penetapan DCT-nya" lanjutnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bal/van)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%