detikcom
Jumat, 22/03/2013 14:59 WIB

Tunda Pengobatan di Singapura, Susno Pilih Urus Perkara Hukum Selesai

Salmah Muslimah - detikNews
Susno Duadji (Dikhy/ detikcom)
Jakarta - Mantan Kabareskrim Komjen Pol (pur) Susno Duadji yang terlibat dalam kasus korupsi perkara PT Salmah Arwana Lestari harusnya menjalani pengobatan ke Singapura. Namun, pengobatan itu harus kandas karena Susno harus berada di Indonesia hingga perkara hukumnya selesai.

"Komjen Susno menderita penyakit mata yang sedari awal diperiksa di Singapura dan obatnya pun harus dari dokter tersebut. Komjen Susno sangat komit dengan proses hukum, maka memilih untuk tetap berada di Indonesia selama perkaranya masih belum tuntas," kata juru bicara Susno, Avian Tumengkol, kepada detikcom, Jumat (23/3/2013).

Avian menjamin Susno tidak akan kabur ke luar negeri. Menurutnya sejak Januari 2010 Mantan Kabareskrim ini tidak pernah ke luar negeri meskipun pencekalan atas dirinya sudah dicabut.

"Padahal kesempatan terbuka lebar tidak hanya ke Singapura tapi ke manapun beliau mau," ujarnya.

Avian mengatakan, alasan Susno tidak mau menjalani eksekusi Kejaksaan karena dalam putusan kasasi tidak mewajibkan untuk dilakukan penahanan. Namun hanya membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.

Avian menambahkan, kliennya siap dipenjara jika memang diwajibkan untuk hukum. Apalagi menurutnya Susno sudah pernah merasakan kehidupan nyata di sel Mako Brimob sebelumnya.

"Yang Komjen Susno tidak mau adalah dipenjarakan tanpa dasar hukum yang benar," ujarnya.

Diketahui, kasasi Komjen (Purn) Susno Duadji kandas. Mahkamah Agung (MA) mengamini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang menghukum Susno selama 3,5 tahun dalam kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arwana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.

Susno dinyatakan terbukti menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Kabareskrim Polri dalam penanganan kasus Arwana dengan menerima hadiah sebesar Rp 500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut. Ia dinyatakan terbukti memangkas Rp 4.208.898.749, dana pengamanan Pilkada Jawa Barat saat menjabat Kapolda Jabar pada 2008 untuk kepentingan pribadi.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(slm/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%