detikcom
Jumat, 22/03/2013 14:59 WIB

Tunda Pengobatan di Singapura, Susno Pilih Urus Perkara Hukum Selesai

Salmah Muslimah - detikNews
Susno Duadji (Dikhy/ detikcom)
Jakarta - Mantan Kabareskrim Komjen Pol (pur) Susno Duadji yang terlibat dalam kasus korupsi perkara PT Salmah Arwana Lestari harusnya menjalani pengobatan ke Singapura. Namun, pengobatan itu harus kandas karena Susno harus berada di Indonesia hingga perkara hukumnya selesai.

"Komjen Susno menderita penyakit mata yang sedari awal diperiksa di Singapura dan obatnya pun harus dari dokter tersebut. Komjen Susno sangat komit dengan proses hukum, maka memilih untuk tetap berada di Indonesia selama perkaranya masih belum tuntas," kata juru bicara Susno, Avian Tumengkol, kepada detikcom, Jumat (23/3/2013).

Avian menjamin Susno tidak akan kabur ke luar negeri. Menurutnya sejak Januari 2010 Mantan Kabareskrim ini tidak pernah ke luar negeri meskipun pencekalan atas dirinya sudah dicabut.

"Padahal kesempatan terbuka lebar tidak hanya ke Singapura tapi ke manapun beliau mau," ujarnya.

Avian mengatakan, alasan Susno tidak mau menjalani eksekusi Kejaksaan karena dalam putusan kasasi tidak mewajibkan untuk dilakukan penahanan. Namun hanya membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.

Avian menambahkan, kliennya siap dipenjara jika memang diwajibkan untuk hukum. Apalagi menurutnya Susno sudah pernah merasakan kehidupan nyata di sel Mako Brimob sebelumnya.

"Yang Komjen Susno tidak mau adalah dipenjarakan tanpa dasar hukum yang benar," ujarnya.

Diketahui, kasasi Komjen (Purn) Susno Duadji kandas. Mahkamah Agung (MA) mengamini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang menghukum Susno selama 3,5 tahun dalam kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arwana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.

Susno dinyatakan terbukti menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Kabareskrim Polri dalam penanganan kasus Arwana dengan menerima hadiah sebesar Rp 500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut. Ia dinyatakan terbukti memangkas Rp 4.208.898.749, dana pengamanan Pilkada Jawa Barat saat menjabat Kapolda Jabar pada 2008 untuk kepentingan pribadi.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(slm/gah)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%