Detik.com News
Detik.com

Jumat, 22/03/2013 14:59 WIB

Tunda Pengobatan di Singapura, Susno Pilih Urus Perkara Hukum Selesai

Salmah Muslimah - detikNews
Tunda Pengobatan di Singapura, Susno Pilih Urus Perkara Hukum Selesai Susno Duadji (Dikhy/ detikcom)
Jakarta - Mantan Kabareskrim Komjen Pol (pur) Susno Duadji yang terlibat dalam kasus korupsi perkara PT Salmah Arwana Lestari harusnya menjalani pengobatan ke Singapura. Namun, pengobatan itu harus kandas karena Susno harus berada di Indonesia hingga perkara hukumnya selesai.

"Komjen Susno menderita penyakit mata yang sedari awal diperiksa di Singapura dan obatnya pun harus dari dokter tersebut. Komjen Susno sangat komit dengan proses hukum, maka memilih untuk tetap berada di Indonesia selama perkaranya masih belum tuntas," kata juru bicara Susno, Avian Tumengkol, kepada detikcom, Jumat (23/3/2013).

Avian menjamin Susno tidak akan kabur ke luar negeri. Menurutnya sejak Januari 2010 Mantan Kabareskrim ini tidak pernah ke luar negeri meskipun pencekalan atas dirinya sudah dicabut.

"Padahal kesempatan terbuka lebar tidak hanya ke Singapura tapi ke manapun beliau mau," ujarnya.

Avian mengatakan, alasan Susno tidak mau menjalani eksekusi Kejaksaan karena dalam putusan kasasi tidak mewajibkan untuk dilakukan penahanan. Namun hanya membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.

Avian menambahkan, kliennya siap dipenjara jika memang diwajibkan untuk hukum. Apalagi menurutnya Susno sudah pernah merasakan kehidupan nyata di sel Mako Brimob sebelumnya.

"Yang Komjen Susno tidak mau adalah dipenjarakan tanpa dasar hukum yang benar," ujarnya.

Diketahui, kasasi Komjen (Purn) Susno Duadji kandas. Mahkamah Agung (MA) mengamini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang menghukum Susno selama 3,5 tahun dalam kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arwana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.

Susno dinyatakan terbukti menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Kabareskrim Polri dalam penanganan kasus Arwana dengan menerima hadiah sebesar Rp 500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut. Ia dinyatakan terbukti memangkas Rp 4.208.898.749, dana pengamanan Pilkada Jawa Barat saat menjabat Kapolda Jabar pada 2008 untuk kepentingan pribadi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/gah)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

Dukung Ahok Lawan Begal APBD DKI!

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!
Pro
98%
Kontra
2%