detikcom
Jumat, 22/03/2013 13:37 WIB

Hari ke-158 Jokowi

Dinkes DKI Ngebut Persiapkan Sistem Bayar KJS Online Mulai 1 April

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Sistem pembayaran klaim pasien Kartu Jakarta Sehat (KJS) secara online rencananya akan dimulai pada April mendatang. Sistem ini untuk mengejar target pembayaran klaim dalam 12 hari kerja.

"Ini menjawab tantangan dari Pak Gubernur kemarin. Yakni dengan sistem online, 12 hari kerja sudah harus dibayar (klaim rumah sakit)," jelas Kepala Dinas Kesehatan, Dien Emmawati usai rapat dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Hotel Lumire, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2013).

Dien menjelaskan bahwa pihaknya kini sedang bekerja cepat untuk mengejar target tersebut. Salah satunya dengan pelatihan kepada rumah sakit-rumah sakit peserta KJS.

"Bagaimana dia memasukan struknya, memasukkan dalam komputer. Kemudian evaluasinya seperti apa, verifikasinya seperti apa," lanjut Dien.

Sistem pembayaran ini nantinya diberlakukan secara paket. Paket yang dimaksud adalah misalnya kebutuhan dokter, laboratorium, dan obat.

"Jadi sebenarnya ini adalah paket yang dihitung berdasarkan group tadi dan sebetulnya INA CBG’S (Indonesia Case Base Group) ini bagi rumah sakit untung sebetulnya karena begitu ada dokter kedua, ketiga dihitung menjadi bagian dari paket ini. Jadi kita buat paket tapi paket yang baik," kata Dien.

Sebanyak 92 rumah sakit di wilayah DKI Jakarta sudah mengikuti sistem ini. "22 rumah sakit pemerintah berarti 70 swasta di seluruh DKI," imbuhnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(sip/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%