Jumat, 22/03/2013 13:37 WIB

Hari ke-158 Jokowi

Dinkes DKI Ngebut Persiapkan Sistem Bayar KJS Online Mulai 1 April

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Sistem pembayaran klaim pasien Kartu Jakarta Sehat (KJS) secara online rencananya akan dimulai pada April mendatang. Sistem ini untuk mengejar target pembayaran klaim dalam 12 hari kerja.

"Ini menjawab tantangan dari Pak Gubernur kemarin. Yakni dengan sistem online, 12 hari kerja sudah harus dibayar (klaim rumah sakit)," jelas Kepala Dinas Kesehatan, Dien Emmawati usai rapat dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Hotel Lumire, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2013).

Dien menjelaskan bahwa pihaknya kini sedang bekerja cepat untuk mengejar target tersebut. Salah satunya dengan pelatihan kepada rumah sakit-rumah sakit peserta KJS.

"Bagaimana dia memasukan struknya, memasukkan dalam komputer. Kemudian evaluasinya seperti apa, verifikasinya seperti apa," lanjut Dien.

Sistem pembayaran ini nantinya diberlakukan secara paket. Paket yang dimaksud adalah misalnya kebutuhan dokter, laboratorium, dan obat.

"Jadi sebenarnya ini adalah paket yang dihitung berdasarkan group tadi dan sebetulnya INA CBG’S (Indonesia Case Base Group) ini bagi rumah sakit untung sebetulnya karena begitu ada dokter kedua, ketiga dihitung menjadi bagian dari paket ini. Jadi kita buat paket tapi paket yang baik," kata Dien.

Sebanyak 92 rumah sakit di wilayah DKI Jakarta sudah mengikuti sistem ini. "22 rumah sakit pemerintah berarti 70 swasta di seluruh DKI," imbuhnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(sip/nrl)




Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%