detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 10:08 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 21/03/2013 17:32 WIB

RUU KUHP

JK: Santet Dipercaya Tapi Susah Dibuktikan

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai pasal pidana bagi dukun santet yang diatur di Rancangan KUHP perlu diperbaiki. Menurutnya, sulit membuktikan secara hukum menyangkut dukun santet.

"Masalah santet, santet itu kan sesuatu yang dipercaya oleh orang-orang kita akan tetapi susah dibuktikan. Sedangkan hukum itu sesuatu yang harus ada alat buktinya sehingga itu perlu dipikirkan lagi," kata JK.

Hal ini disampaikan JK kepada wartawan di Kantor PMI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (21/3/2013).

Namun JK mengapresiasi semangat anggota DPR yang memperhatikan aspek moral hukum. Namun seharusnya revisi KUHP tidak menimbulkan masalah baru.

"Implementasi RUU tentang santet itu saya yakin tidak akan mudah karena akan dihadapkan pada masalah pembuktian. Kita percaya santet tapi untuk membuktikan susah lagi," kata JK.

Penegak hukum juga menurutnya banyak kesulitan. "Polisi akan bertanya-tanya bagaimana membuktikannya," tandasnya.

Pasal 296 RUU KUHP, disebutkan seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 300 juta apabila dia menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan dan memberitahukan bantuan jasa kepada orang lain.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(van/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%