detikcom
Kamis, 21/03/2013 17:32 WIB

RUU KUHP

JK: Santet Dipercaya Tapi Susah Dibuktikan

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai pasal pidana bagi dukun santet yang diatur di Rancangan KUHP perlu diperbaiki. Menurutnya, sulit membuktikan secara hukum menyangkut dukun santet.

"Masalah santet, santet itu kan sesuatu yang dipercaya oleh orang-orang kita akan tetapi susah dibuktikan. Sedangkan hukum itu sesuatu yang harus ada alat buktinya sehingga itu perlu dipikirkan lagi," kata JK.

Hal ini disampaikan JK kepada wartawan di Kantor PMI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (21/3/2013).

Namun JK mengapresiasi semangat anggota DPR yang memperhatikan aspek moral hukum. Namun seharusnya revisi KUHP tidak menimbulkan masalah baru.

"Implementasi RUU tentang santet itu saya yakin tidak akan mudah karena akan dihadapkan pada masalah pembuktian. Kita percaya santet tapi untuk membuktikan susah lagi," kata JK.

Penegak hukum juga menurutnya banyak kesulitan. "Polisi akan bertanya-tanya bagaimana membuktikannya," tandasnya.

Pasal 296 RUU KUHP, disebutkan seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 300 juta apabila dia menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan dan memberitahukan bantuan jasa kepada orang lain.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%