detikcom

Kamis, 21/03/2013 17:32 WIB

RUU KUHP

JK: Santet Dipercaya Tapi Susah Dibuktikan

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai pasal pidana bagi dukun santet yang diatur di Rancangan KUHP perlu diperbaiki. Menurutnya, sulit membuktikan secara hukum menyangkut dukun santet.

"Masalah santet, santet itu kan sesuatu yang dipercaya oleh orang-orang kita akan tetapi susah dibuktikan. Sedangkan hukum itu sesuatu yang harus ada alat buktinya sehingga itu perlu dipikirkan lagi," kata JK.

Hal ini disampaikan JK kepada wartawan di Kantor PMI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (21/3/2013).

Namun JK mengapresiasi semangat anggota DPR yang memperhatikan aspek moral hukum. Namun seharusnya revisi KUHP tidak menimbulkan masalah baru.

"Implementasi RUU tentang santet itu saya yakin tidak akan mudah karena akan dihadapkan pada masalah pembuktian. Kita percaya santet tapi untuk membuktikan susah lagi," kata JK.

Penegak hukum juga menurutnya banyak kesulitan. "Polisi akan bertanya-tanya bagaimana membuktikannya," tandasnya.

Pasal 296 RUU KUHP, disebutkan seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 300 juta apabila dia menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan dan memberitahukan bantuan jasa kepada orang lain.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%