detikcom
Kamis, 21/03/2013 17:31 WIB

Malaysia Pasti Menang Jika Konflik Sabah Dibawa ke Pengadilan Internasional

Rita Uli Hutapea - detikNews
polisi Sabah menahan 2 orang (Reuters)
Kuala Lumpur, - Perdebatan soal kepemilikan Sabah mencuat setelah penyusupan sekitar 200 orang pengikut Sultan Sulu asal Filipina selatan ke wilayah negara bagian Malaysia itu. Bahkan beredar rumor bahwa pemerintah Filipina tengah menyiapkan tim pengacara untuk mempertimbangkan soal klaim atas Sabah.

Namun ahli sejarah terkemuka Malaysia, Profesor Emeritus Tan Sri Dr Khoo Kay Kim yakin, jika pemerintah Filipina benar-benar berniat mengklaim Sabah, negara itu akan kalah. Sama seperti ketika Filipina pernah mencoba mengklaim Pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002.

"Filipina tak pernah mengurus pulau itu sejak 1873. Terlebih lagi, rakyat Sabah telah setuju untuk menjadi bagian dari Malaysia," ujar Khoo seperti dilansir harian Malaysia, New Straits Times, Kamis (21/3/2013).

"Kenapa baru mempermasalahkan masalah itu sekarang? Tak ada protes saat hal itu dibahas ketika itu," tuturnya.

Pakar itu pun yakin, jika Filipina membawa masalah ini ke pengadilan internasional alias International Court of Justice (ICJ), Malaysia akan muncul sebagai pemenang kasus ini.

Mengenai Kesultanan Sulu yang mengklaim sebagai pemilik Sabah, menurut Khoo, tidak mungkin kesultanan di Filipina selatan itu akan membawa masalah ini ke ICJ. Penyebabnya, Kesultanan Sulu bukan negara berdaulat.

"Sulu sendiri tak bisa mengalahkan Malaysia. Sulit bagi Sulu untuk pergi ke ICJ, kecuali Manila ingin membantu mereka," tandasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ita/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
65%
Kontra
35%