detikcom

Kamis, 21/03/2013 17:31 WIB

Malaysia Pasti Menang Jika Konflik Sabah Dibawa ke Pengadilan Internasional

Rita Uli Hutapea - detikNews
polisi Sabah menahan 2 orang (Reuters)
Kuala Lumpur, - Perdebatan soal kepemilikan Sabah mencuat setelah penyusupan sekitar 200 orang pengikut Sultan Sulu asal Filipina selatan ke wilayah negara bagian Malaysia itu. Bahkan beredar rumor bahwa pemerintah Filipina tengah menyiapkan tim pengacara untuk mempertimbangkan soal klaim atas Sabah.

Namun ahli sejarah terkemuka Malaysia, Profesor Emeritus Tan Sri Dr Khoo Kay Kim yakin, jika pemerintah Filipina benar-benar berniat mengklaim Sabah, negara itu akan kalah. Sama seperti ketika Filipina pernah mencoba mengklaim Pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002.

"Filipina tak pernah mengurus pulau itu sejak 1873. Terlebih lagi, rakyat Sabah telah setuju untuk menjadi bagian dari Malaysia," ujar Khoo seperti dilansir harian Malaysia, New Straits Times, Kamis (21/3/2013).

"Kenapa baru mempermasalahkan masalah itu sekarang? Tak ada protes saat hal itu dibahas ketika itu," tuturnya.

Pakar itu pun yakin, jika Filipina membawa masalah ini ke pengadilan internasional alias International Court of Justice (ICJ), Malaysia akan muncul sebagai pemenang kasus ini.

Mengenai Kesultanan Sulu yang mengklaim sebagai pemilik Sabah, menurut Khoo, tidak mungkin kesultanan di Filipina selatan itu akan membawa masalah ini ke ICJ. Penyebabnya, Kesultanan Sulu bukan negara berdaulat.

"Sulu sendiri tak bisa mengalahkan Malaysia. Sulit bagi Sulu untuk pergi ke ICJ, kecuali Manila ingin membantu mereka," tandasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ita/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%