Detik.com News
Detik.com
Kamis, 21/03/2013 16:58 WIB

Soal Demo 25 Maret, Menko Polhukam: Demo Boleh, Tapi Jangan Anarkis

Mega Putra Ratya - detikNews
Soal Demo 25 Maret, Menko Polhukam: Demo Boleh, Tapi Jangan Anarkis
Jakarta - Pemerintah tak ambil pusing dengan isu demo 25 Maret yang disebut akan menggulingkan pemerintahan SBY. Menko Polhukam Djoko Suyanto mempersilakan menggelar aksi demo asalkan tidak anarkis.

"Tapi demo harus ikut aturannya, nggak boleh melanggar, nggak boleh anarkis, nggak boleh ganggu orang lain," jelas Djoko di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/3/2013).

Djoko menegaskan pemerintah tidak pernah alergi dalam menerima kritikan. Sejak presiden SBY dilantik pada 2004, kritikan terhadap pemerintah terus mengalir hingga saat ini.

"Kan kita tidak pernah alergi terhadap kritik, bagus juga untuk ingatkan kita. Mengkritik kebijakan isu sah dalam demokrasi. Saya stop dari situ saja. Yang lain-lain sudah banyak bicara," paparnya.

Mengenai kritikan terhadap pemerintah terkait kasus Century, Djoko mengatakan sejauh ini proses penyidikan atas kasus tersebut sudah berjalan.

"Berarti kan jalan. Kalau ngga jalan berarti ngga ditangani. Tersangkanya sudah ada. Yang dihukum polisi pun sudah ada. Tapi kalau yang dituntut yang tidak-tidak yah tidak benar juga. Percayakan kepada KPK dan polisi," ungkapnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/fjp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%