Detik.com News
Detik.com

Kamis, 21/03/2013 16:58 WIB

Soal Demo 25 Maret, Menko Polhukam: Demo Boleh, Tapi Jangan Anarkis

Mega Putra Ratya - detikNews
Soal Demo 25 Maret, Menko Polhukam: Demo Boleh, Tapi Jangan Anarkis
Jakarta - Pemerintah tak ambil pusing dengan isu demo 25 Maret yang disebut akan menggulingkan pemerintahan SBY. Menko Polhukam Djoko Suyanto mempersilakan menggelar aksi demo asalkan tidak anarkis.

"Tapi demo harus ikut aturannya, nggak boleh melanggar, nggak boleh anarkis, nggak boleh ganggu orang lain," jelas Djoko di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/3/2013).

Djoko menegaskan pemerintah tidak pernah alergi dalam menerima kritikan. Sejak presiden SBY dilantik pada 2004, kritikan terhadap pemerintah terus mengalir hingga saat ini.

"Kan kita tidak pernah alergi terhadap kritik, bagus juga untuk ingatkan kita. Mengkritik kebijakan isu sah dalam demokrasi. Saya stop dari situ saja. Yang lain-lain sudah banyak bicara," paparnya.

Mengenai kritikan terhadap pemerintah terkait kasus Century, Djoko mengatakan sejauh ini proses penyidikan atas kasus tersebut sudah berjalan.

"Berarti kan jalan. Kalau ngga jalan berarti ngga ditangani. Tersangkanya sudah ada. Yang dihukum polisi pun sudah ada. Tapi kalau yang dituntut yang tidak-tidak yah tidak benar juga. Percayakan kepada KPK dan polisi," ungkapnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/fjp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%