Kamis, 21/03/2013 16:58 WIB

Soal Demo 25 Maret, Menko Polhukam: Demo Boleh, Tapi Jangan Anarkis

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Pemerintah tak ambil pusing dengan isu demo 25 Maret yang disebut akan menggulingkan pemerintahan SBY. Menko Polhukam Djoko Suyanto mempersilakan menggelar aksi demo asalkan tidak anarkis.

"Tapi demo harus ikut aturannya, nggak boleh melanggar, nggak boleh anarkis, nggak boleh ganggu orang lain," jelas Djoko di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/3/2013).

Djoko menegaskan pemerintah tidak pernah alergi dalam menerima kritikan. Sejak presiden SBY dilantik pada 2004, kritikan terhadap pemerintah terus mengalir hingga saat ini.

"Kan kita tidak pernah alergi terhadap kritik, bagus juga untuk ingatkan kita. Mengkritik kebijakan isu sah dalam demokrasi. Saya stop dari situ saja. Yang lain-lain sudah banyak bicara," paparnya.

Mengenai kritikan terhadap pemerintah terkait kasus Century, Djoko mengatakan sejauh ini proses penyidikan atas kasus tersebut sudah berjalan.

"Berarti kan jalan. Kalau ngga jalan berarti ngga ditangani. Tersangkanya sudah ada. Yang dihukum polisi pun sudah ada. Tapi kalau yang dituntut yang tidak-tidak yah tidak benar juga. Percayakan kepada KPK dan polisi," ungkapnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%