Kamis, 21/03/2013 15:50 WIB

Berkaca Kasus Maia-Ahmad Dhani, UU Arbitrase Diusulkan Direvisi

Tya Eka Yulianti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ketua KY Eman Suparman (ari saputra/detikcom)
Bandung - Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman mengusulkan UU yang mengatur soal arbitrase untuk diubah. Eman menyontohkan kasus Maia-Ahmad Dhani yang tidak perlu masuk ke pengadilan apabila UU Arbitrase sudah memfasilitasinya.

Oleh karenanya, bidang sengketa arbitrase yang terbatas pada sengketa perdagangan agar dijadikan untuk seluruh bidang sengketa.

"Saya mengusulkan amandemen karena rezim yang dianut oleh UU Arbitrase yang sekarang ada itu terbatas. Eksplisit hanya menyebut sengketa yang bisa diselesaikan dengan arbitrase adalah sengketa perdagangan. Seharusnya semua sengketa boleh," ujar Eman.

Hal ini disampaikan dalam acara Seminar dan Sosialisasi 'Arbitrase sebagai Solusi Penegakan Keadilan dalam Mewujudkan Peradilan yang Agung' di Auditorium Perpustakaan Fakultas Hukum Unpad, Jalan Dipati Ukur, Kamis (21/3/2013).

Menurutnya, perluasan bidang sengketa yang bisa diselesaikan dengan arbitrase akan berdampak pada berkurangnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Begitu juga perkara kasasi ke MA.

"Itu gunanya sengketa yang masuk di pengadilan dan kemudian kasasi di MA itu semakin berkurang kalau masyarakat mengenal lembaga penyelesaian sengketa selain pengadilan. Makanya UU nya harus dibenahi. Bermanfaat dalam mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan," jelas guru besar Unpad ini.

Jika nantinya semua bidang bisa diselesaikan melalui arbitrase maka menurutnya akan lebih baik jika Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menjadi satu atap bagi seluruh sengketa.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(ern/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%
MustRead close