Kamis, 21/03/2013 15:50 WIB

Berkaca Kasus Maia-Ahmad Dhani, UU Arbitrase Diusulkan Direvisi

Tya Eka Yulianti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ketua KY Eman Suparman (ari saputra/detikcom)
Bandung - Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman mengusulkan UU yang mengatur soal arbitrase untuk diubah. Eman menyontohkan kasus Maia-Ahmad Dhani yang tidak perlu masuk ke pengadilan apabila UU Arbitrase sudah memfasilitasinya.

Oleh karenanya, bidang sengketa arbitrase yang terbatas pada sengketa perdagangan agar dijadikan untuk seluruh bidang sengketa.

"Saya mengusulkan amandemen karena rezim yang dianut oleh UU Arbitrase yang sekarang ada itu terbatas. Eksplisit hanya menyebut sengketa yang bisa diselesaikan dengan arbitrase adalah sengketa perdagangan. Seharusnya semua sengketa boleh," ujar Eman.

Hal ini disampaikan dalam acara Seminar dan Sosialisasi 'Arbitrase sebagai Solusi Penegakan Keadilan dalam Mewujudkan Peradilan yang Agung' di Auditorium Perpustakaan Fakultas Hukum Unpad, Jalan Dipati Ukur, Kamis (21/3/2013).

Menurutnya, perluasan bidang sengketa yang bisa diselesaikan dengan arbitrase akan berdampak pada berkurangnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Begitu juga perkara kasasi ke MA.

"Itu gunanya sengketa yang masuk di pengadilan dan kemudian kasasi di MA itu semakin berkurang kalau masyarakat mengenal lembaga penyelesaian sengketa selain pengadilan. Makanya UU nya harus dibenahi. Bermanfaat dalam mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan," jelas guru besar Unpad ini.

Jika nantinya semua bidang bisa diselesaikan melalui arbitrase maka menurutnya akan lebih baik jika Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menjadi satu atap bagi seluruh sengketa.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(ern/asp)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%