Kamis, 21/03/2013 15:50 WIB

Berkaca Kasus Maia-Ahmad Dhani, UU Arbitrase Diusulkan Direvisi

Tya Eka Yulianti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ketua KY Eman Suparman (ari saputra/detikcom)
Bandung - Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman mengusulkan UU yang mengatur soal arbitrase untuk diubah. Eman menyontohkan kasus Maia-Ahmad Dhani yang tidak perlu masuk ke pengadilan apabila UU Arbitrase sudah memfasilitasinya.

Oleh karenanya, bidang sengketa arbitrase yang terbatas pada sengketa perdagangan agar dijadikan untuk seluruh bidang sengketa.

"Saya mengusulkan amandemen karena rezim yang dianut oleh UU Arbitrase yang sekarang ada itu terbatas. Eksplisit hanya menyebut sengketa yang bisa diselesaikan dengan arbitrase adalah sengketa perdagangan. Seharusnya semua sengketa boleh," ujar Eman.

Hal ini disampaikan dalam acara Seminar dan Sosialisasi 'Arbitrase sebagai Solusi Penegakan Keadilan dalam Mewujudkan Peradilan yang Agung' di Auditorium Perpustakaan Fakultas Hukum Unpad, Jalan Dipati Ukur, Kamis (21/3/2013).

Menurutnya, perluasan bidang sengketa yang bisa diselesaikan dengan arbitrase akan berdampak pada berkurangnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Begitu juga perkara kasasi ke MA.

"Itu gunanya sengketa yang masuk di pengadilan dan kemudian kasasi di MA itu semakin berkurang kalau masyarakat mengenal lembaga penyelesaian sengketa selain pengadilan. Makanya UU nya harus dibenahi. Bermanfaat dalam mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan," jelas guru besar Unpad ini.

Jika nantinya semua bidang bisa diselesaikan melalui arbitrase maka menurutnya akan lebih baik jika Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menjadi satu atap bagi seluruh sengketa.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ern/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%