Detik.com News
Detik.com
Kamis, 21/03/2013 15:50 WIB

Berkaca Kasus Maia-Ahmad Dhani, UU Arbitrase Diusulkan Direvisi

Tya Eka Yulianti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Berkaca Kasus Maia-Ahmad Dhani, UU Arbitrase Diusulkan Direvisi Ketua KY Eman Suparman (ari saputra/detikcom)
Bandung - Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman mengusulkan UU yang mengatur soal arbitrase untuk diubah. Eman menyontohkan kasus Maia-Ahmad Dhani yang tidak perlu masuk ke pengadilan apabila UU Arbitrase sudah memfasilitasinya.

Oleh karenanya, bidang sengketa arbitrase yang terbatas pada sengketa perdagangan agar dijadikan untuk seluruh bidang sengketa.

"Saya mengusulkan amandemen karena rezim yang dianut oleh UU Arbitrase yang sekarang ada itu terbatas. Eksplisit hanya menyebut sengketa yang bisa diselesaikan dengan arbitrase adalah sengketa perdagangan. Seharusnya semua sengketa boleh," ujar Eman.

Hal ini disampaikan dalam acara Seminar dan Sosialisasi 'Arbitrase sebagai Solusi Penegakan Keadilan dalam Mewujudkan Peradilan yang Agung' di Auditorium Perpustakaan Fakultas Hukum Unpad, Jalan Dipati Ukur, Kamis (21/3/2013).

Menurutnya, perluasan bidang sengketa yang bisa diselesaikan dengan arbitrase akan berdampak pada berkurangnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Begitu juga perkara kasasi ke MA.

"Itu gunanya sengketa yang masuk di pengadilan dan kemudian kasasi di MA itu semakin berkurang kalau masyarakat mengenal lembaga penyelesaian sengketa selain pengadilan. Makanya UU nya harus dibenahi. Bermanfaat dalam mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan," jelas guru besar Unpad ini.

Jika nantinya semua bidang bisa diselesaikan melalui arbitrase maka menurutnya akan lebih baik jika Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menjadi satu atap bagi seluruh sengketa.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ern/asp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%