detikcom

Kamis, 21/03/2013 15:50 WIB

Berkaca Kasus Maia-Ahmad Dhani, UU Arbitrase Diusulkan Direvisi

Tya Eka Yulianti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ketua KY Eman Suparman (ari saputra/detikcom)
Bandung - Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman mengusulkan UU yang mengatur soal arbitrase untuk diubah. Eman menyontohkan kasus Maia-Ahmad Dhani yang tidak perlu masuk ke pengadilan apabila UU Arbitrase sudah memfasilitasinya.

Oleh karenanya, bidang sengketa arbitrase yang terbatas pada sengketa perdagangan agar dijadikan untuk seluruh bidang sengketa.

"Saya mengusulkan amandemen karena rezim yang dianut oleh UU Arbitrase yang sekarang ada itu terbatas. Eksplisit hanya menyebut sengketa yang bisa diselesaikan dengan arbitrase adalah sengketa perdagangan. Seharusnya semua sengketa boleh," ujar Eman.

Hal ini disampaikan dalam acara Seminar dan Sosialisasi 'Arbitrase sebagai Solusi Penegakan Keadilan dalam Mewujudkan Peradilan yang Agung' di Auditorium Perpustakaan Fakultas Hukum Unpad, Jalan Dipati Ukur, Kamis (21/3/2013).

Menurutnya, perluasan bidang sengketa yang bisa diselesaikan dengan arbitrase akan berdampak pada berkurangnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Begitu juga perkara kasasi ke MA.

"Itu gunanya sengketa yang masuk di pengadilan dan kemudian kasasi di MA itu semakin berkurang kalau masyarakat mengenal lembaga penyelesaian sengketa selain pengadilan. Makanya UU nya harus dibenahi. Bermanfaat dalam mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan," jelas guru besar Unpad ini.

Jika nantinya semua bidang bisa diselesaikan melalui arbitrase maka menurutnya akan lebih baik jika Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menjadi satu atap bagi seluruh sengketa.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ern/asp)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
77%
Kontra
23%