detikcom

Kamis, 21/03/2013 13:44 WIB

RUU KUHP

Awas!! Sebarkan Ajaran Komunis/Marxisme Diancam 7 Tahun Penjara

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Rancangan KUHP ternyata menyerap TAP MPR tentang larangan menyebar ajaran komunisme/marxisme untuk dijadikan kejahatan terhadap negara. Namun apabila untuk kepentingan studi ilmiah, tidak akan dikenakan pidana.

"Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun," demikian bunyi Pasal 212 ayat 1 Rancangan KUHP seperti dikutip detikcom, Kamis (21/3/2013).

Pasal ini mendudukkan pasal pertama dalam tindak kejahatan dalam Bab Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara. Ancaman hukuman semakin lama yaitu maksimal 10 tahun penjara apabila akibat ajaran tersebut terjadi kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian harta kekayaan.

"Terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan orang menderita luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun," lanjut pasal 212 ayat 2 huruf b.

Ancaman semakin berat apabila perbuatan ini mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan matinya orang. Ancamannya menjadi paling lama 15 tahun penjara.

Namun pasal ini ada perkecualian. Yaitu apabila menyebarkan ajaran komunisme/marxisme dalam rangka studi ilmiah.

"Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud dan tujuan semata-mata untuk kegiatan ilmiah," tegas Pasal 212 ayat 3.

Aturan ini selama ini diatur dalam Tap MPRS/XXV/1966 tentang Larangan Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Tap MPRS ini diketok pada 5 Juli 1966.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asp/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%