Detik.com News
Detik.com
Kamis, 21/03/2013 13:44 WIB

RUU KUHP

Awas!! Sebarkan Ajaran Komunis/Marxisme Diancam 7 Tahun Penjara

Andi Saputra - detikNews
Awas!! Sebarkan Ajaran Komunis/Marxisme Diancam 7 Tahun Penjara
Jakarta - Rancangan KUHP ternyata menyerap TAP MPR tentang larangan menyebar ajaran komunisme/marxisme untuk dijadikan kejahatan terhadap negara. Namun apabila untuk kepentingan studi ilmiah, tidak akan dikenakan pidana.

"Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun," demikian bunyi Pasal 212 ayat 1 Rancangan KUHP seperti dikutip detikcom, Kamis (21/3/2013).

Pasal ini mendudukkan pasal pertama dalam tindak kejahatan dalam Bab Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara. Ancaman hukuman semakin lama yaitu maksimal 10 tahun penjara apabila akibat ajaran tersebut terjadi kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian harta kekayaan.

"Terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan orang menderita luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun," lanjut pasal 212 ayat 2 huruf b.

Ancaman semakin berat apabila perbuatan ini mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan matinya orang. Ancamannya menjadi paling lama 15 tahun penjara.

Namun pasal ini ada perkecualian. Yaitu apabila menyebarkan ajaran komunisme/marxisme dalam rangka studi ilmiah.

"Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud dan tujuan semata-mata untuk kegiatan ilmiah," tegas Pasal 212 ayat 3.

Aturan ini selama ini diatur dalam Tap MPRS/XXV/1966 tentang Larangan Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Tap MPRS ini diketok pada 5 Juli 1966.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%