detikcom
Kamis, 21/03/2013 10:53 WIB

Pimpinan DPR Ikuti Apapun Putusan MK Soal Pembubaran Banggar

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara menuntut pembubaran Badan Anggaran DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pimpinan DPR siap melaksanakan apapun keputusan MK.

"Kita menghormati judicial review yang dilakukan siapapun yang memiliki legal standing. Itu dijamin secara hukum," kata Wakil Ketua DPR RI, Mohamad Sohibul Iman, saat berbincang, Kamis (21/3/2013).

Tim LSM yang dimotori Indonesian Corruption Watch (ICW) tersebut mengajukan gugatan untuk menghapus UU Keuangan Negara dan UU tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3). Mereka menginginkan Banggar DPR dibubarkan karena banyak anggotanya yang terlilit korupsi.

Banggar berperan penting dalam membahas keuangan negara. Badan ini bersama pemerintah menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran.

Banggar juga berwenang menetapkan pendapatan negara dengan mengacu pada usulan komisi terkait. Lembaga yang belakangan menjadi sorotan publik ini juga setiap tahunnya membahas RUU APBN bersama pemerintah.

Namun pimpinan DPR siap melaksanakan apapun keputusan MK nantinya. Termasuk kalau MK menggolkan pembubaran Banggar.

"Dan kita siap mengikuti proses serta hasil keputusan judicial review tersebut," tegas politikus PKS ini.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
65%
Kontra
35%