Detik.com News
Detik.com
Kamis, 21/03/2013 10:53 WIB

Pimpinan DPR Ikuti Apapun Putusan MK Soal Pembubaran Banggar

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Pimpinan DPR Ikuti Apapun Putusan MK Soal Pembubaran Banggar
Jakarta - Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara menuntut pembubaran Badan Anggaran DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pimpinan DPR siap melaksanakan apapun keputusan MK.

"Kita menghormati judicial review yang dilakukan siapapun yang memiliki legal standing. Itu dijamin secara hukum," kata Wakil Ketua DPR RI, Mohamad Sohibul Iman, saat berbincang, Kamis (21/3/2013).

Tim LSM yang dimotori Indonesian Corruption Watch (ICW) tersebut mengajukan gugatan untuk menghapus UU Keuangan Negara dan UU tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3). Mereka menginginkan Banggar DPR dibubarkan karena banyak anggotanya yang terlilit korupsi.

Banggar berperan penting dalam membahas keuangan negara. Badan ini bersama pemerintah menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran.

Banggar juga berwenang menetapkan pendapatan negara dengan mengacu pada usulan komisi terkait. Lembaga yang belakangan menjadi sorotan publik ini juga setiap tahunnya membahas RUU APBN bersama pemerintah.

Namun pimpinan DPR siap melaksanakan apapun keputusan MK nantinya. Termasuk kalau MK menggolkan pembubaran Banggar.

"Dan kita siap mengikuti proses serta hasil keputusan judicial review tersebut," tegas politikus PKS ini.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%