detikcom

Kamis, 21/03/2013 10:53 WIB

Pimpinan DPR Ikuti Apapun Putusan MK Soal Pembubaran Banggar

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara menuntut pembubaran Badan Anggaran DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pimpinan DPR siap melaksanakan apapun keputusan MK.

"Kita menghormati judicial review yang dilakukan siapapun yang memiliki legal standing. Itu dijamin secara hukum," kata Wakil Ketua DPR RI, Mohamad Sohibul Iman, saat berbincang, Kamis (21/3/2013).

Tim LSM yang dimotori Indonesian Corruption Watch (ICW) tersebut mengajukan gugatan untuk menghapus UU Keuangan Negara dan UU tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3). Mereka menginginkan Banggar DPR dibubarkan karena banyak anggotanya yang terlilit korupsi.

Banggar berperan penting dalam membahas keuangan negara. Badan ini bersama pemerintah menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran.

Banggar juga berwenang menetapkan pendapatan negara dengan mengacu pada usulan komisi terkait. Lembaga yang belakangan menjadi sorotan publik ini juga setiap tahunnya membahas RUU APBN bersama pemerintah.

Namun pimpinan DPR siap melaksanakan apapun keputusan MK nantinya. Termasuk kalau MK menggolkan pembubaran Banggar.

"Dan kita siap mengikuti proses serta hasil keputusan judicial review tersebut," tegas politikus PKS ini.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
62%
Kontra
38%