Kamis, 21/03/2013 10:53 WIB

Pimpinan DPR Ikuti Apapun Putusan MK Soal Pembubaran Banggar

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara menuntut pembubaran Badan Anggaran DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pimpinan DPR siap melaksanakan apapun keputusan MK.

"Kita menghormati judicial review yang dilakukan siapapun yang memiliki legal standing. Itu dijamin secara hukum," kata Wakil Ketua DPR RI, Mohamad Sohibul Iman, saat berbincang, Kamis (21/3/2013).

Tim LSM yang dimotori Indonesian Corruption Watch (ICW) tersebut mengajukan gugatan untuk menghapus UU Keuangan Negara dan UU tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3). Mereka menginginkan Banggar DPR dibubarkan karena banyak anggotanya yang terlilit korupsi.

Banggar berperan penting dalam membahas keuangan negara. Badan ini bersama pemerintah menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran.

Banggar juga berwenang menetapkan pendapatan negara dengan mengacu pada usulan komisi terkait. Lembaga yang belakangan menjadi sorotan publik ini juga setiap tahunnya membahas RUU APBN bersama pemerintah.

Namun pimpinan DPR siap melaksanakan apapun keputusan MK nantinya. Termasuk kalau MK menggolkan pembubaran Banggar.

"Dan kita siap mengikuti proses serta hasil keputusan judicial review tersebut," tegas politikus PKS ini.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
40%
Kontra
60%