detikcom
Kamis, 21/03/2013 09:20 WIB

Farhat Abbas Usul Sumpah Pocong Juga Diatur di RUU KUHP

Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Farhat Abbas, pengacara yang tengah berkampanye menjadi Capres punya usul soal RUU KUHP. Menurut dia, ada baiknya sumpah pocong juga diatur di KUHP. Bahkan, sumpah pocong ini lebih mudah dilakukan daripada pembuktian mengenai santet atau sihir.

"Sudah baik sumpah pocong. Jadi walau dia dukun santet, dia akan takut sumpah pocong. Daripada, digebukin massa, lebih baik sumpah pocong. Jadi kalau misalnya ada kewjaiban sumpah pocong baru bisa dipercaya," jelas Farhat saat berbincang, Rabu (21/3/2013).

Menurut Farhat, urusan pembuktian santet sulit dilakukan di pengadilan. Itu hanya akan merepotkan jaksa saja, dengan menghadirkan dukun-dukun atau pihak tertentu. Lebih baik minta saja orang yang dituduh itu untuk sumpah pocong.

"Sumpah pocong ini bukan sumpah kepada pocong, tapi sumpah kepada Allah. Siapa yang melanggar akan mati dilaknat," jelas suami Nia Daniati ini

Menurut dia, dengan masuknya santet dalam RUU KUHP, justru akan membuat hal seperti itu eksis. Bukankah manusia harus percaya dan takut kepada Tuhan.

"Jadi pengaturan itu membuat manusia percaya pada kekuatan sihir. Lebih baik sumpah pocong," tuntasnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ndr/mad)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%