Kamis, 21/03/2013 09:20 WIB

Farhat Abbas Usul Sumpah Pocong Juga Diatur di RUU KUHP

Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Farhat Abbas, pengacara yang tengah berkampanye menjadi Capres punya usul soal RUU KUHP. Menurut dia, ada baiknya sumpah pocong juga diatur di KUHP. Bahkan, sumpah pocong ini lebih mudah dilakukan daripada pembuktian mengenai santet atau sihir.

"Sudah baik sumpah pocong. Jadi walau dia dukun santet, dia akan takut sumpah pocong. Daripada, digebukin massa, lebih baik sumpah pocong. Jadi kalau misalnya ada kewjaiban sumpah pocong baru bisa dipercaya," jelas Farhat saat berbincang, Rabu (21/3/2013).

Menurut Farhat, urusan pembuktian santet sulit dilakukan di pengadilan. Itu hanya akan merepotkan jaksa saja, dengan menghadirkan dukun-dukun atau pihak tertentu. Lebih baik minta saja orang yang dituduh itu untuk sumpah pocong.

"Sumpah pocong ini bukan sumpah kepada pocong, tapi sumpah kepada Allah. Siapa yang melanggar akan mati dilaknat," jelas suami Nia Daniati ini

Menurut dia, dengan masuknya santet dalam RUU KUHP, justru akan membuat hal seperti itu eksis. Bukankah manusia harus percaya dan takut kepada Tuhan.

"Jadi pengaturan itu membuat manusia percaya pada kekuatan sihir. Lebih baik sumpah pocong," tuntasnya.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%