detikcom
Kamis, 21/03/2013 09:20 WIB

Farhat Abbas Usul Sumpah Pocong Juga Diatur di RUU KUHP

Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Farhat Abbas, pengacara yang tengah berkampanye menjadi Capres punya usul soal RUU KUHP. Menurut dia, ada baiknya sumpah pocong juga diatur di KUHP. Bahkan, sumpah pocong ini lebih mudah dilakukan daripada pembuktian mengenai santet atau sihir.

"Sudah baik sumpah pocong. Jadi walau dia dukun santet, dia akan takut sumpah pocong. Daripada, digebukin massa, lebih baik sumpah pocong. Jadi kalau misalnya ada kewjaiban sumpah pocong baru bisa dipercaya," jelas Farhat saat berbincang, Rabu (21/3/2013).

Menurut Farhat, urusan pembuktian santet sulit dilakukan di pengadilan. Itu hanya akan merepotkan jaksa saja, dengan menghadirkan dukun-dukun atau pihak tertentu. Lebih baik minta saja orang yang dituduh itu untuk sumpah pocong.

"Sumpah pocong ini bukan sumpah kepada pocong, tapi sumpah kepada Allah. Siapa yang melanggar akan mati dilaknat," jelas suami Nia Daniati ini

Menurut dia, dengan masuknya santet dalam RUU KUHP, justru akan membuat hal seperti itu eksis. Bukankah manusia harus percaya dan takut kepada Tuhan.

"Jadi pengaturan itu membuat manusia percaya pada kekuatan sihir. Lebih baik sumpah pocong," tuntasnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%