Rabu, 20/03/2013 17:54 WIB

Ada Mobil Camry Pelat Merah di Rumah Kedua Rusli Zainal

Septiana Ledysia - detikNews
Jakarta - KPK tak menyita dokumen apa pun di kediaman kedua milik Gubernur Riau Rusli Zainal di Kembangan, Jakarta Barat. Namun di rumah itu, ada mobil Toyota Camry hitam berpelat merah yang mencolok perhatian. Punya siapa?

Penyidik KPK terlihat meninggalkan rumah di Taman Permata Buana, Jl Kembangan Utama, Blok H7 nomor 1, itu sekitar pukul 17.28 WIB, Rabu (19/3/2013). Mereka mengaku tak membawa dokumen sitaan.

"Di sini kami tidak dapat apa-apa. Ini rumah Pak Rusli atas nama istrinya," ujar salah seorang penyidik.

Ketua Rw 9, Kurniawan, yang mendampingi penggeledahan mengatakan, rumah tersebut juga dimiliki oleh Syarifah Darmiati Aida. Pihak KPK sudah menyebut, Syarifah diduga sebagai istri kedua Rusli. "Mereka nggak bawa apa-apa," terang Kurniawan.

Namun di garasi rumah, ada sebuah mobil Toyota Camry berpelat merah dengan nomor B 2056 SD. Belum jelas siapa pemilik mobil tersebut.

KPK juga telah menggeledah rumah Rusli lainnya di perumahan yang sama yang beralamat di Blok C13 no 40. Jarak rumah pertama dan kedua ini sekitar 1 km. Kedua rumah ini atas nama Syarifah.

Rusli jadi tersangka kasus suap PON Riau. Dia diduga memberi dan menerima suap terkait proyek tersebut. Tak hanya itu, politikus Golkar tersebut juga dijerat dengan kasus izin kehutanan di Pelalawan, Riau.

(mad/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%