detikcom
Rabu, 20/03/2013 16:09 WIB

Jelang KLB PD

Kubu Anas Terus Bermanuver, Minta Majelis Tinggi Dihapus

M Iqbal - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) digelar 30-31 Maret 2013 di Bali. Loyalis eks Ketua Umum PD Anas Urbaningrum terus bermanuver, kadang-kadang di luar mekanisme yang dimungkinkan di KLB.

Misalnya Ketua DPP PD Gede Pasek Suardika yang mendorong Majelis Tinggi PD dihapus di KLB. Padahal KLB hanya dengan satu agenda tunggal yakni pemilihan Ketua Umum PD.

"Memang perlu Majelis Tinggi itu ditiadakan karena di dalam Undang-undang Pemilu dan KPU tidak diakui Majelis Tinggi, Majelis Syuro atau apa pun yang ada hanya Ketua Umum," ujar Pasek di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Rupanya Pasek merasa jabatan ketua umum PD selama ini tak punya daya apa-apa. Karena memang di PD semua keputusan di tangan Majelis Tinggi partai.

"Jadi buat apa punya jabatan tinggi tapi begitu ke luar impoten, tidak dianggap," lanjutnya.

Menurutnya, dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang disepakati dalam Kongtes pada tahun 2005, tidak ada struktur Majelis Tinggi.

"Majelis Tinggi baru ada di AD/ART tahun 2010 di Kongres Bandung," ucapnya.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bal/van)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%