Detik.com News
Detik.com

Rabu, 20/03/2013 16:09 WIB

Jelang KLB PD

Kubu Anas Terus Bermanuver, Minta Majelis Tinggi Dihapus

M Iqbal - detikNews
Halaman 1 dari 2
Kubu Anas Terus Bermanuver, Minta Majelis Tinggi Dihapus
Jakarta - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) digelar 30-31 Maret 2013 di Bali. Loyalis eks Ketua Umum PD Anas Urbaningrum terus bermanuver, kadang-kadang di luar mekanisme yang dimungkinkan di KLB.

Misalnya Ketua DPP PD Gede Pasek Suardika yang mendorong Majelis Tinggi PD dihapus di KLB. Padahal KLB hanya dengan satu agenda tunggal yakni pemilihan Ketua Umum PD.

"Memang perlu Majelis Tinggi itu ditiadakan karena di dalam Undang-undang Pemilu dan KPU tidak diakui Majelis Tinggi, Majelis Syuro atau apa pun yang ada hanya Ketua Umum," ujar Pasek di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Rupanya Pasek merasa jabatan ketua umum PD selama ini tak punya daya apa-apa. Karena memang di PD semua keputusan di tangan Majelis Tinggi partai.

"Jadi buat apa punya jabatan tinggi tapi begitu ke luar impoten, tidak dianggap," lanjutnya.

Menurutnya, dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang disepakati dalam Kongtes pada tahun 2005, tidak ada struktur Majelis Tinggi.

"Majelis Tinggi baru ada di AD/ART tahun 2010 di Kongres Bandung," ucapnya.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bal/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%