detikcom

Rabu, 20/03/2013 16:09 WIB

Jelang KLB PD

Kubu Anas Terus Bermanuver, Minta Majelis Tinggi Dihapus

M Iqbal - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) digelar 30-31 Maret 2013 di Bali. Loyalis eks Ketua Umum PD Anas Urbaningrum terus bermanuver, kadang-kadang di luar mekanisme yang dimungkinkan di KLB.

Misalnya Ketua DPP PD Gede Pasek Suardika yang mendorong Majelis Tinggi PD dihapus di KLB. Padahal KLB hanya dengan satu agenda tunggal yakni pemilihan Ketua Umum PD.

"Memang perlu Majelis Tinggi itu ditiadakan karena di dalam Undang-undang Pemilu dan KPU tidak diakui Majelis Tinggi, Majelis Syuro atau apa pun yang ada hanya Ketua Umum," ujar Pasek di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Rupanya Pasek merasa jabatan ketua umum PD selama ini tak punya daya apa-apa. Karena memang di PD semua keputusan di tangan Majelis Tinggi partai.

"Jadi buat apa punya jabatan tinggi tapi begitu ke luar impoten, tidak dianggap," lanjutnya.

Menurutnya, dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang disepakati dalam Kongtes pada tahun 2005, tidak ada struktur Majelis Tinggi.

"Majelis Tinggi baru ada di AD/ART tahun 2010 di Kongres Bandung," ucapnya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(bal/van)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
77%
Kontra
23%
MustRead close