Rabu, 20/03/2013 16:09 WIB

Jelang KLB PD

Kubu Anas Terus Bermanuver, Minta Majelis Tinggi Dihapus

M Iqbal - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) digelar 30-31 Maret 2013 di Bali. Loyalis eks Ketua Umum PD Anas Urbaningrum terus bermanuver, kadang-kadang di luar mekanisme yang dimungkinkan di KLB.

Misalnya Ketua DPP PD Gede Pasek Suardika yang mendorong Majelis Tinggi PD dihapus di KLB. Padahal KLB hanya dengan satu agenda tunggal yakni pemilihan Ketua Umum PD.

"Memang perlu Majelis Tinggi itu ditiadakan karena di dalam Undang-undang Pemilu dan KPU tidak diakui Majelis Tinggi, Majelis Syuro atau apa pun yang ada hanya Ketua Umum," ujar Pasek di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Rupanya Pasek merasa jabatan ketua umum PD selama ini tak punya daya apa-apa. Karena memang di PD semua keputusan di tangan Majelis Tinggi partai.

"Jadi buat apa punya jabatan tinggi tapi begitu ke luar impoten, tidak dianggap," lanjutnya.

Menurutnya, dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang disepakati dalam Kongtes pada tahun 2005, tidak ada struktur Majelis Tinggi.

"Majelis Tinggi baru ada di AD/ART tahun 2010 di Kongres Bandung," ucapnya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%