detikcom
Rabu, 20/03/2013 12:31 WIB

Ruang Bendahara Umum Digeledah KPK, Ini Kata Waketum Golkar

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Bendahara Umum Golkar Setya Novanto
Jakarta - Ruang bendahara umum Golkar Setya Novanto di DPR RI digeledah KPK kemarin Selasa (19/3). Wakil Ketua Umum Golkar Sharif Cicip Sutarjo angkat bicara.

"Yang saya tahu digeledah KPK itu kan untuk mencari data tambahan untuk Rusli Zaenal. Semua sudah diperintahkan oleh ketua umum kita harus kooperatif mendukung selama itu untuk kepentingan KPK," kata Sharif saat berbincang, Rabu (20/3/2013).

Sharif menilai dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus Rusli Zaenal tak terkait Golkar. Golkar prinsipnya mendukung pembongkaran setiap kasus korupsi hingga akar-akarnya.

"Jangan bicara saudara Novanto sebagai Bendahara Umum dan pribadi. Kalau ada masalah hukum itu bukan masalah bendahara umum tapi masalah pribadi beliau. Golkar tidak masalah kalau memang ada kasus korupsi ya dibongkar," katanya.

Jika memang terbukti ada kader yang tersangkut korupsi, Golkar tidak akan tiggal diam. Seperti Rusli Zaenal yang sudah dinonaktifkan dari jabatan ketua DPP Golkar.

"Ada sanksinya tegas dong, ada aturannya," tandasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%