Detik.com News
Detik.com

Rabu, 20/03/2013 12:31 WIB

Ruang Bendahara Umum Digeledah KPK, Ini Kata Waketum Golkar

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Ruang Bendahara Umum Digeledah KPK, Ini Kata Waketum Golkar Bendahara Umum Golkar Setya Novanto
Jakarta - Ruang bendahara umum Golkar Setya Novanto di DPR RI digeledah KPK kemarin Selasa (19/3). Wakil Ketua Umum Golkar Sharif Cicip Sutarjo angkat bicara.

"Yang saya tahu digeledah KPK itu kan untuk mencari data tambahan untuk Rusli Zaenal. Semua sudah diperintahkan oleh ketua umum kita harus kooperatif mendukung selama itu untuk kepentingan KPK," kata Sharif saat berbincang, Rabu (20/3/2013).

Sharif menilai dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus Rusli Zaenal tak terkait Golkar. Golkar prinsipnya mendukung pembongkaran setiap kasus korupsi hingga akar-akarnya.

"Jangan bicara saudara Novanto sebagai Bendahara Umum dan pribadi. Kalau ada masalah hukum itu bukan masalah bendahara umum tapi masalah pribadi beliau. Golkar tidak masalah kalau memang ada kasus korupsi ya dibongkar," katanya.

Jika memang terbukti ada kader yang tersangkut korupsi, Golkar tidak akan tiggal diam. Seperti Rusli Zaenal yang sudah dinonaktifkan dari jabatan ketua DPP Golkar.

"Ada sanksinya tegas dong, ada aturannya," tandasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%