Rabu, 20/03/2013 12:31 WIB

Ruang Bendahara Umum Digeledah KPK, Ini Kata Waketum Golkar

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Bendahara Umum Golkar Setya Novanto
Jakarta - Ruang bendahara umum Golkar Setya Novanto di DPR RI digeledah KPK kemarin Selasa (19/3). Wakil Ketua Umum Golkar Sharif Cicip Sutarjo angkat bicara.

"Yang saya tahu digeledah KPK itu kan untuk mencari data tambahan untuk Rusli Zaenal. Semua sudah diperintahkan oleh ketua umum kita harus kooperatif mendukung selama itu untuk kepentingan KPK," kata Sharif saat berbincang, Rabu (20/3/2013).

Sharif menilai dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus Rusli Zaenal tak terkait Golkar. Golkar prinsipnya mendukung pembongkaran setiap kasus korupsi hingga akar-akarnya.

"Jangan bicara saudara Novanto sebagai Bendahara Umum dan pribadi. Kalau ada masalah hukum itu bukan masalah bendahara umum tapi masalah pribadi beliau. Golkar tidak masalah kalau memang ada kasus korupsi ya dibongkar," katanya.

Jika memang terbukti ada kader yang tersangkut korupsi, Golkar tidak akan tiggal diam. Seperti Rusli Zaenal yang sudah dinonaktifkan dari jabatan ketua DPP Golkar.

"Ada sanksinya tegas dong, ada aturannya," tandasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%