Detik.com News
Detik.com
Rabu, 20/03/2013 12:31 WIB

Ruang Bendahara Umum Digeledah KPK, Ini Kata Waketum Golkar

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Ruang Bendahara Umum Digeledah KPK, Ini Kata Waketum Golkar Bendahara Umum Golkar Setya Novanto
Jakarta - Ruang bendahara umum Golkar Setya Novanto di DPR RI digeledah KPK kemarin Selasa (19/3). Wakil Ketua Umum Golkar Sharif Cicip Sutarjo angkat bicara.

"Yang saya tahu digeledah KPK itu kan untuk mencari data tambahan untuk Rusli Zaenal. Semua sudah diperintahkan oleh ketua umum kita harus kooperatif mendukung selama itu untuk kepentingan KPK," kata Sharif saat berbincang, Rabu (20/3/2013).

Sharif menilai dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus Rusli Zaenal tak terkait Golkar. Golkar prinsipnya mendukung pembongkaran setiap kasus korupsi hingga akar-akarnya.

"Jangan bicara saudara Novanto sebagai Bendahara Umum dan pribadi. Kalau ada masalah hukum itu bukan masalah bendahara umum tapi masalah pribadi beliau. Golkar tidak masalah kalau memang ada kasus korupsi ya dibongkar," katanya.

Jika memang terbukti ada kader yang tersangkut korupsi, Golkar tidak akan tiggal diam. Seperti Rusli Zaenal yang sudah dinonaktifkan dari jabatan ketua DPP Golkar.

"Ada sanksinya tegas dong, ada aturannya," tandasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%