detikcom
Rabu, 20/03/2013 11:20 WIB

Gita Wirjawan: Saya Tidak Ada Kepemilikan di Ancora Land

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Gita Wirjawan memenuhi panggilan Timwas Century dalam kapasitasnya sebagai pemilik Ancora Group. Namun, dalam pemaparan di depan timwas Century, ia menyatakan tak lagi memiliki saham di Ancora Land setelah masuk pemerintahan.

"Sewaktu saya masuk pemerintahan saya telah mendelegasikan kepemilikan saya dan kapasitas managerial terkait Grup Ancora," kata Gita dalam rapat dengan Timwas Century di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2013).

"Terkait dengan pemberitaan yang diangkat dalam beberapa waktu ini terkait dengan perusahaan Ancora Land saya tidak ada kepemilikan secara langsung ataupun tidak langsung," lanjutnya.

Sementara terkait pemanggilan hari ini, meski tak lagi memiliki keterkaitan dengan Ancora Group, Gita menyatakan siap klarifikasi jika ada yang ingin dipertanyakann oleh timwas century.

"Saya hadir pagi ini tentu dengan penuh kesediaan untuk menjawab pertanyaan atau komentar yang perlu diklarifikasi terkait keterlibatan ancora land," ucapnya.

Selain Gita, Timwas juga memanggil direktur Utama PT Graha Nusa Utama (GNU) dan Ketua Yayasan Fatmawati.

Sebelumnya, Gita sebagai pemilik saham Ancora Land dikait-kaitkan dengan kasus Century setelah Ancora mengakuisisi PT GNU senilai Rp 65 miliar. PT GNU membeli tanah Yayasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Aset itu dikabarkan berasal dari dana nasabah PT Antoboga Delta Securitas di Bank Century.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(bal/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%