Detik.com News
Detik.com

Rabu, 20/03/2013 10:49 WIB

KJP Datang, BOP Dikaji Ulang, Sekolah Gratis di DKI akan Dihapus?

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
KJP Datang, BOP Dikaji Ulang, Sekolah Gratis di DKI akan Dihapus? Kartu Jakarta Pintar (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudhi Mulyanto segera bertemu Wakil Gubernur Basuki T Purnama. Pertemuan Taufik dengan Ahok, sapaan Basuki, akan mengkaji kelanjutan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di tengah program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Apakah nantinya KJP akan menggantikan BOP dan sekolah gratis akan dihapus?

"Setahu saya itu bukan diganti, tetap dua-duanya ada (baik BOP maupun KJP)," kata Taufik saat berbincang dengan detikcom, Rabu (20/3/2013).

Selama ini, BOP menyangga biaya siswa dalam program wajib belajar 12 tahun di Jakarta. Usai KJP dicanangkan Pemprov DKI, uang saku siswa ikut terakomodasi.

Rencananya, keduanya akan disinergikan. Taufik menolak menyatakan akan ada penghapusan BOP pada waktu-waktu mendatang.

Meski demikian, Taufik mengakui Ahok telah menginstruksikan Dinas Pendidikan DKI agar mengkaji ulang keberadaan BOP usai KJP diujicobakan. Saat ini Dinas Pendidikan telah selesai menelaah BOP. Hasil telaah itu akan disampaikan paling lambat Kamis (21/3) besok.

"Saya diminta menelaah oleh Pak Wagub, tiga minggu yang lalu. Hasil telaah akan kami laporkan ke Pak Wagub. Paling lambat lusa," ujar Taufik.

Taufik masih belum bersedia mengungkapkan hasil telaah tersebut. "Saya belum bisa menyampaikan. Nanti punya keterkaitan dengan berbagai SKPD. Bagaimana sinerginya, itu yang kami rumuskan," ucap Taufik.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%