detikcom
Rabu, 20/03/2013 10:49 WIB

KJP Datang, BOP Dikaji Ulang, Sekolah Gratis di DKI akan Dihapus?

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Kartu Jakarta Pintar (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudhi Mulyanto segera bertemu Wakil Gubernur Basuki T Purnama. Pertemuan Taufik dengan Ahok, sapaan Basuki, akan mengkaji kelanjutan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di tengah program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Apakah nantinya KJP akan menggantikan BOP dan sekolah gratis akan dihapus?

"Setahu saya itu bukan diganti, tetap dua-duanya ada (baik BOP maupun KJP)," kata Taufik saat berbincang dengan detikcom, Rabu (20/3/2013).

Selama ini, BOP menyangga biaya siswa dalam program wajib belajar 12 tahun di Jakarta. Usai KJP dicanangkan Pemprov DKI, uang saku siswa ikut terakomodasi.

Rencananya, keduanya akan disinergikan. Taufik menolak menyatakan akan ada penghapusan BOP pada waktu-waktu mendatang.

Meski demikian, Taufik mengakui Ahok telah menginstruksikan Dinas Pendidikan DKI agar mengkaji ulang keberadaan BOP usai KJP diujicobakan. Saat ini Dinas Pendidikan telah selesai menelaah BOP. Hasil telaah itu akan disampaikan paling lambat Kamis (21/3) besok.

"Saya diminta menelaah oleh Pak Wagub, tiga minggu yang lalu. Hasil telaah akan kami laporkan ke Pak Wagub. Paling lambat lusa," ujar Taufik.

Taufik masih belum bersedia mengungkapkan hasil telaah tersebut. "Saya belum bisa menyampaikan. Nanti punya keterkaitan dengan berbagai SKPD. Bagaimana sinerginya, itu yang kami rumuskan," ucap Taufik.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(trq/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%