Detik.com News
Detik.com
Rabu, 20/03/2013 10:49 WIB

KJP Datang, BOP Dikaji Ulang, Sekolah Gratis di DKI akan Dihapus?

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
KJP Datang, BOP Dikaji Ulang, Sekolah Gratis di DKI akan Dihapus? Kartu Jakarta Pintar (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudhi Mulyanto segera bertemu Wakil Gubernur Basuki T Purnama. Pertemuan Taufik dengan Ahok, sapaan Basuki, akan mengkaji kelanjutan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di tengah program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Apakah nantinya KJP akan menggantikan BOP dan sekolah gratis akan dihapus?

"Setahu saya itu bukan diganti, tetap dua-duanya ada (baik BOP maupun KJP)," kata Taufik saat berbincang dengan detikcom, Rabu (20/3/2013).

Selama ini, BOP menyangga biaya siswa dalam program wajib belajar 12 tahun di Jakarta. Usai KJP dicanangkan Pemprov DKI, uang saku siswa ikut terakomodasi.

Rencananya, keduanya akan disinergikan. Taufik menolak menyatakan akan ada penghapusan BOP pada waktu-waktu mendatang.

Meski demikian, Taufik mengakui Ahok telah menginstruksikan Dinas Pendidikan DKI agar mengkaji ulang keberadaan BOP usai KJP diujicobakan. Saat ini Dinas Pendidikan telah selesai menelaah BOP. Hasil telaah itu akan disampaikan paling lambat Kamis (21/3) besok.

"Saya diminta menelaah oleh Pak Wagub, tiga minggu yang lalu. Hasil telaah akan kami laporkan ke Pak Wagub. Paling lambat lusa," ujar Taufik.

Taufik masih belum bersedia mengungkapkan hasil telaah tersebut. "Saya belum bisa menyampaikan. Nanti punya keterkaitan dengan berbagai SKPD. Bagaimana sinerginya, itu yang kami rumuskan," ucap Taufik.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%