Rabu, 20/03/2013 08:27 WIB

Diadukan ke DKPP, KPU: Kami Hormati Langkah Bawaslu

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Bawaslu secara resmi melaporkan komisioner KPU kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran etik pada Selasa (19/3) kemarin. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan menghormati langkah Bawaslu.

"Kami menghormati langkah Bawaslu, dan selanjutnya kami menanti respon DKPP," kata ketua KPU Husni Kamil Manik kepada detikcom, Rabu (20/3/2013).

Menurutnya, adalah hak Bawaslu untuk melapor kepada dewan etik penyelenggara Pemilu. Sementara terkait desakan Bawaslu agar KPU meloloskan PKPI, Husni menyatakan tetap menunggu keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

"Ya, tepat sekali (KPU tetap menunggu putusan dari PT TUN)," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Bawaslu mengadukan KPU ke DKPP karena dinilai telah melanggar UU Pemilu dengan tidak melaksanakan putusan Bawaslu yang meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014.

KPU juga dinilai tidak etis dengan meloloskan PBB sebagai peserta Pemilu setelah ada putusan PT TUN, sementara tidak dengan PKPI.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(bal/trq)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%