detikcom
Rabu, 20/03/2013 08:27 WIB

Diadukan ke DKPP, KPU: Kami Hormati Langkah Bawaslu

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Bawaslu secara resmi melaporkan komisioner KPU kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran etik pada Selasa (19/3) kemarin. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan menghormati langkah Bawaslu.

"Kami menghormati langkah Bawaslu, dan selanjutnya kami menanti respon DKPP," kata ketua KPU Husni Kamil Manik kepada detikcom, Rabu (20/3/2013).

Menurutnya, adalah hak Bawaslu untuk melapor kepada dewan etik penyelenggara Pemilu. Sementara terkait desakan Bawaslu agar KPU meloloskan PKPI, Husni menyatakan tetap menunggu keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

"Ya, tepat sekali (KPU tetap menunggu putusan dari PT TUN)," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Bawaslu mengadukan KPU ke DKPP karena dinilai telah melanggar UU Pemilu dengan tidak melaksanakan putusan Bawaslu yang meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014.

KPU juga dinilai tidak etis dengan meloloskan PBB sebagai peserta Pemilu setelah ada putusan PT TUN, sementara tidak dengan PKPI.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%