Rabu, 20/03/2013 08:27 WIB

Diadukan ke DKPP, KPU: Kami Hormati Langkah Bawaslu

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Bawaslu secara resmi melaporkan komisioner KPU kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran etik pada Selasa (19/3) kemarin. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan menghormati langkah Bawaslu.

"Kami menghormati langkah Bawaslu, dan selanjutnya kami menanti respon DKPP," kata ketua KPU Husni Kamil Manik kepada detikcom, Rabu (20/3/2013).

Menurutnya, adalah hak Bawaslu untuk melapor kepada dewan etik penyelenggara Pemilu. Sementara terkait desakan Bawaslu agar KPU meloloskan PKPI, Husni menyatakan tetap menunggu keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

"Ya, tepat sekali (KPU tetap menunggu putusan dari PT TUN)," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Bawaslu mengadukan KPU ke DKPP karena dinilai telah melanggar UU Pemilu dengan tidak melaksanakan putusan Bawaslu yang meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014.

KPU juga dinilai tidak etis dengan meloloskan PBB sebagai peserta Pemilu setelah ada putusan PT TUN, sementara tidak dengan PKPI.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%