detikcom
Selasa, 19/03/2013 17:55 WIB

Pemerintah Siap Operasikan 12 Bandara Baru Tahun Ini

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Kementerian Perhubungan berencana mengoperasikan 12 bandara baru pada tahun 2013. Kedua belas bandara itu tersebar di beberapa provinsi di Indonesia.

"Pada tahun 2013 ini direncanakan akan dioperasikan 12 bandara baru," kata Menteri Perhubungan, EE Mangindaan, dalam rapat dengan Komisi V, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2013)

Kedua belas bandara itu adalah Bandara Kuala Namu (Sumatera Utara), Bandara Muara Bungo (Jambi), Bandara Pekon Serai (Lampung Barat), Bandara Bone (Sulawesi Selatan), Bandara Bawean (Jawa Timur), Bandara Sumarorong (Mamasa), Bandara Kufar (Seram Timur), Bandara Tual Baru (Maluku), Bandara Saumlaki Baru (Maluku), Bandara Waisai (Raja Ampat), Bandara Kamanap Baru (Serui), serta Bandara Waghete Baru.

"Kita juga akan mengoperaikan 9 bandara di Indonesia Timur dan 3 bandara di Indonesia Barat tahun 2014 dan 2015," lanjutnya.

Menurutnya, hal itu dilakukan untuk mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), karenanya rencana pembangunan bandara terus dilakukan.

Pembangunan Bandara Kuala Namu (Sumut) ditargetkan selesai tahun ini, kemudian pembangunan Bandara Termindung (Samarinda Baru) ditargetkan selesai pada 2015 serta Bandara Kertajati (Majalengka) yang rencananya dimulai tahun ini.

Sementara untuk pengembangan bandara, dalam waktu dekat dilakukan pada Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai (Bali), Bandara Juanda (Surabaya), Bandara Ahmad Yani (Semarang), dan Bandara Labuan Bajo.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(bal/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
56%
Kontra
44%