detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 15:56 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Selasa, 19/03/2013 15:43 WIB

Rekomendasi Diabaikan, Bawaslu Bawa KPU ke Pengadilan Etik

Syarifah Nur Aida - detikNews
Bawaslu serahkan berkas ke DKPP/aida.detikcom
Jakarta - Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar KPU meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ke Pemilu 2014 tak digubris KPU. Bawaslu pun melaporkan 7 komisioner KPU ke pengadilan etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Melapor ke DKPP ini langkah pertama karena KPU merusak kepentingan hukum. Kita lihat nanti. Yang pasti, nyata-nyata KPU sudah menjatuhkan kredibilitas Bawaslu. KPU merasa keputusannya soal PKPI sudah benar, mereka tidak mau dikritik," kata anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak dalam konferensi pers di kantor Bawaslu di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013).

Ketua Bawaslu Muhammad menjabarkan kesalahan KPU. Bawaslu memandang KPU melanggar UU dan bertindak tidak konsisten.

"Sampai saat ini, KPU belum melaksanakan keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 soal penetapan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014, meskipun Bawaslu sudah memerintahkan KPU untuk menjalankan putusan ini. Pun, tidak memberi jawaban atas surat formal yang dikirim Bawaslu," beber Muhammad.

Dengan demikian Bawaslu merasa punya cukup bukti melapor ke DKPP. Bawaslu menuding ketua dan komisioner KPU lainnya telah melanggar UU Penyelenggara Pemilu.

"KPU dalam hal ini, ketua dan anggotanya telah melanggar pasal 2D huruf D UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. KPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pemilu tidak berpedoman pada keputusan hukum,"tegasnya.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(van/asp)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%