Detik.com News
Detik.com

Selasa, 19/03/2013 15:43 WIB

Rekomendasi Diabaikan, Bawaslu Bawa KPU ke Pengadilan Etik

Syarifah Nur Aida - detikNews
Rekomendasi Diabaikan, Bawaslu Bawa KPU ke Pengadilan Etik Bawaslu serahkan berkas ke DKPP/aida.detikcom
Jakarta - Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar KPU meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ke Pemilu 2014 tak digubris KPU. Bawaslu pun melaporkan 7 komisioner KPU ke pengadilan etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Melapor ke DKPP ini langkah pertama karena KPU merusak kepentingan hukum. Kita lihat nanti. Yang pasti, nyata-nyata KPU sudah menjatuhkan kredibilitas Bawaslu. KPU merasa keputusannya soal PKPI sudah benar, mereka tidak mau dikritik," kata anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak dalam konferensi pers di kantor Bawaslu di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013).

Ketua Bawaslu Muhammad menjabarkan kesalahan KPU. Bawaslu memandang KPU melanggar UU dan bertindak tidak konsisten.

"Sampai saat ini, KPU belum melaksanakan keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 soal penetapan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014, meskipun Bawaslu sudah memerintahkan KPU untuk menjalankan putusan ini. Pun, tidak memberi jawaban atas surat formal yang dikirim Bawaslu," beber Muhammad.

Dengan demikian Bawaslu merasa punya cukup bukti melapor ke DKPP. Bawaslu menuding ketua dan komisioner KPU lainnya telah melanggar UU Penyelenggara Pemilu.

"KPU dalam hal ini, ketua dan anggotanya telah melanggar pasal 2D huruf D UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. KPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pemilu tidak berpedoman pada keputusan hukum,"tegasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/asp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Dukung Ahok Lawan Begal APBD DKI!

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%