Selasa, 19/03/2013 15:43 WIB

Rekomendasi Diabaikan, Bawaslu Bawa KPU ke Pengadilan Etik

Syarifah Nur Aida - detikNews
Bawaslu serahkan berkas ke DKPP/aida.detikcom
Jakarta - Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar KPU meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ke Pemilu 2014 tak digubris KPU. Bawaslu pun melaporkan 7 komisioner KPU ke pengadilan etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Melapor ke DKPP ini langkah pertama karena KPU merusak kepentingan hukum. Kita lihat nanti. Yang pasti, nyata-nyata KPU sudah menjatuhkan kredibilitas Bawaslu. KPU merasa keputusannya soal PKPI sudah benar, mereka tidak mau dikritik," kata anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak dalam konferensi pers di kantor Bawaslu di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013).

Ketua Bawaslu Muhammad menjabarkan kesalahan KPU. Bawaslu memandang KPU melanggar UU dan bertindak tidak konsisten.

"Sampai saat ini, KPU belum melaksanakan keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 soal penetapan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014, meskipun Bawaslu sudah memerintahkan KPU untuk menjalankan putusan ini. Pun, tidak memberi jawaban atas surat formal yang dikirim Bawaslu," beber Muhammad.

Dengan demikian Bawaslu merasa punya cukup bukti melapor ke DKPP. Bawaslu menuding ketua dan komisioner KPU lainnya telah melanggar UU Penyelenggara Pemilu.

"KPU dalam hal ini, ketua dan anggotanya telah melanggar pasal 2D huruf D UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. KPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pemilu tidak berpedoman pada keputusan hukum,"tegasnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%
MustRead close