detikcom

Selasa, 19/03/2013 09:16 WIB

Pengacara Ngotot Susno Tak Dapat Dieksekusi

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Pengacara Susno Duadji tetap ngotot Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat melakukan eksekusi. Alasannya, putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi, tidak mencantumkan hukuman bagi mantan Kabareskrim Polri tersebut.

"Dalam amar putusan MA tidak ada amar yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi maupun menguatkan Putusan Pengadilan Negeri maupun mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan," kata pengacara Susno, Fredrich Yunadi saat dihubungi, Selasa (19/3/2013).

Menurut dia, putusan MA tidak dapat ditafsirkan ataupun diterjemahkan kembali oleh Kejaksaan. "Sehingga putusan bersifat final dan mengikat yang wajib dilaksanakan kejaksaan tanpa dimanipulasi amar putusannya," sambungnya.

Hari ini Kejari Jaksel memanggil Susno untuk eksekusi atas pidana yang dijatuhkan pengadilan. Tapi pihak Susno mengisyaratkan kliennya tidak akan datang.

"Sudah diwakili kantor saya, ya tidak mungkin (Susno) datang. Jaksa tidak berwenang kok kita disuruh mengikuti perbuatan melawan hukum," ujar Yunadi.

PN Jaksel pada 21 Maret 2011 memvonis Susno Duadji bersalah dalam perkara korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jabar 2008. Susno dipidana 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan. Susno juga dihukum membayar uang pengganti Rp 4 miliar.

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi pada 26 Oktober 2011, hakim hanya mengubah uang pengganti menjadi Rp 4,208 miliar. Dalam putusan PT, Susno tetap dihukum 3 tahun 6 bulan penjara dan uang denda Rp 200 juta.



Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/mpr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%