detikcom

Selasa, 19/03/2013 09:16 WIB

Pengacara Ngotot Susno Tak Dapat Dieksekusi

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Pengacara Susno Duadji tetap ngotot Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat melakukan eksekusi. Alasannya, putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi, tidak mencantumkan hukuman bagi mantan Kabareskrim Polri tersebut.

"Dalam amar putusan MA tidak ada amar yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi maupun menguatkan Putusan Pengadilan Negeri maupun mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan," kata pengacara Susno, Fredrich Yunadi saat dihubungi, Selasa (19/3/2013).

Menurut dia, putusan MA tidak dapat ditafsirkan ataupun diterjemahkan kembali oleh Kejaksaan. "Sehingga putusan bersifat final dan mengikat yang wajib dilaksanakan kejaksaan tanpa dimanipulasi amar putusannya," sambungnya.

Hari ini Kejari Jaksel memanggil Susno untuk eksekusi atas pidana yang dijatuhkan pengadilan. Tapi pihak Susno mengisyaratkan kliennya tidak akan datang.

"Sudah diwakili kantor saya, ya tidak mungkin (Susno) datang. Jaksa tidak berwenang kok kita disuruh mengikuti perbuatan melawan hukum," ujar Yunadi.

PN Jaksel pada 21 Maret 2011 memvonis Susno Duadji bersalah dalam perkara korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jabar 2008. Susno dipidana 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan. Susno juga dihukum membayar uang pengganti Rp 4 miliar.

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi pada 26 Oktober 2011, hakim hanya mengubah uang pengganti menjadi Rp 4,208 miliar. Dalam putusan PT, Susno tetap dihukum 3 tahun 6 bulan penjara dan uang denda Rp 200 juta.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fdn/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
68%
Kontra
32%