Detik.com News
Detik.com
Selasa, 19/03/2013 09:16 WIB

Pengacara Ngotot Susno Tak Dapat Dieksekusi

Ferdinan - detikNews
Pengacara Ngotot Susno Tak Dapat Dieksekusi
Jakarta - Pengacara Susno Duadji tetap ngotot Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat melakukan eksekusi. Alasannya, putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi, tidak mencantumkan hukuman bagi mantan Kabareskrim Polri tersebut.

"Dalam amar putusan MA tidak ada amar yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi maupun menguatkan Putusan Pengadilan Negeri maupun mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan," kata pengacara Susno, Fredrich Yunadi saat dihubungi, Selasa (19/3/2013).

Menurut dia, putusan MA tidak dapat ditafsirkan ataupun diterjemahkan kembali oleh Kejaksaan. "Sehingga putusan bersifat final dan mengikat yang wajib dilaksanakan kejaksaan tanpa dimanipulasi amar putusannya," sambungnya.

Hari ini Kejari Jaksel memanggil Susno untuk eksekusi atas pidana yang dijatuhkan pengadilan. Tapi pihak Susno mengisyaratkan kliennya tidak akan datang.

"Sudah diwakili kantor saya, ya tidak mungkin (Susno) datang. Jaksa tidak berwenang kok kita disuruh mengikuti perbuatan melawan hukum," ujar Yunadi.

PN Jaksel pada 21 Maret 2011 memvonis Susno Duadji bersalah dalam perkara korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jabar 2008. Susno dipidana 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan. Susno juga dihukum membayar uang pengganti Rp 4 miliar.

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi pada 26 Oktober 2011, hakim hanya mengubah uang pengganti menjadi Rp 4,208 miliar. Dalam putusan PT, Susno tetap dihukum 3 tahun 6 bulan penjara dan uang denda Rp 200 juta.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/mpr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%