Detik.com News
Detik.com
Senin, 18/03/2013 13:28 WIB

Jero Wacik: KLB PD Bukan Pasar Bebas, Arahnya Musyawarah Mufakat

Rivki - detikNews
Jero Wacik: KLB PD Bukan Pasar Bebas, Arahnya Musyawarah Mufakat Jero Wacik
Jakarta - Kongres Luar Biasa (KLB) PD digelar di Sanur, Bali, pada 30-31 Maret nanti. Majelis Tinggi PD memastikan KLB bukan ajang pasar bebas, namun musyawarah mufakat sesuai arahan Ketua Majelis Tinggi PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kita sedang cari pola yang baik, karena ini hanya 1,5 tahun, ketum sisa masa jabatan, jadi kemungkinan besar arahnya musyawarah mufakat," kata Jero kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/3/2013).

Jero melanjutkan, SBY akan menentukan siapa saja kandidat ketua umum PD. Nantinya dipilih melalui musyawarah mufakat.

"Bisa 3, bisa 2, bisa 1 orang. Tergantung nanti beliau. Hampir 95 persen DPC dan DPD setuju arahan Majelis Tinggi. Jadi hanya 1-2 yang ingin voting," katanya.

Jadi kalau ada calon lain yang ingin berlaga di KLB harus mendapat restu SBY. Termasuk dua calon yang sudah mulai bersiap-siap yakni Saan Mustopa dan Marzuki Alie.

"Ya silakan saja, tapi begitu SBY memberi arahan, siap, ya beliau harus tidak ikut, kalau memang sesuai dengan tanda tangannya di pakta integritas ya harus ikut," jelas Jero.

Jero memastikan KLB jauh berbeda dengan pasar bebas di Kongres PD Bandung tahun 2010 silam. ""Ya seperti itulah (tidak pasar bebas) karena begini, demokrasi kita, belum sedewasa itu. Harus musyawarah mufakat, itu aja," katanya.

Siapa calon ketua umum PD yang dipilih SBY? Jero hanya bisa memastikan kandidat ketua umum PD nantinya bukan dari keluarga SBY baik Ani Yudhoyono maupun Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

"Nggak, itu kelihatannya tidak mungkin karena beliau juga tidak berkehendak," tandasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%