detikcom
Senin, 18/03/2013 13:28 WIB

Jero Wacik: KLB PD Bukan Pasar Bebas, Arahnya Musyawarah Mufakat

Rivki - detikNews
Jero Wacik
Jakarta - Kongres Luar Biasa (KLB) PD digelar di Sanur, Bali, pada 30-31 Maret nanti. Majelis Tinggi PD memastikan KLB bukan ajang pasar bebas, namun musyawarah mufakat sesuai arahan Ketua Majelis Tinggi PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kita sedang cari pola yang baik, karena ini hanya 1,5 tahun, ketum sisa masa jabatan, jadi kemungkinan besar arahnya musyawarah mufakat," kata Jero kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/3/2013).

Jero melanjutkan, SBY akan menentukan siapa saja kandidat ketua umum PD. Nantinya dipilih melalui musyawarah mufakat.

"Bisa 3, bisa 2, bisa 1 orang. Tergantung nanti beliau. Hampir 95 persen DPC dan DPD setuju arahan Majelis Tinggi. Jadi hanya 1-2 yang ingin voting," katanya.

Jadi kalau ada calon lain yang ingin berlaga di KLB harus mendapat restu SBY. Termasuk dua calon yang sudah mulai bersiap-siap yakni Saan Mustopa dan Marzuki Alie.

"Ya silakan saja, tapi begitu SBY memberi arahan, siap, ya beliau harus tidak ikut, kalau memang sesuai dengan tanda tangannya di pakta integritas ya harus ikut," jelas Jero.

Jero memastikan KLB jauh berbeda dengan pasar bebas di Kongres PD Bandung tahun 2010 silam. ""Ya seperti itulah (tidak pasar bebas) karena begini, demokrasi kita, belum sedewasa itu. Harus musyawarah mufakat, itu aja," katanya.

Siapa calon ketua umum PD yang dipilih SBY? Jero hanya bisa memastikan kandidat ketua umum PD nantinya bukan dari keluarga SBY baik Ani Yudhoyono maupun Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

"Nggak, itu kelihatannya tidak mungkin karena beliau juga tidak berkehendak," tandasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/ndr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%