Senin, 18/03/2013 12:21 WIB

Hari ke-154 Jokowi

Ahok: Siswa Perokok dan Punya BlackBerry, Kita Cabut KJP-nya!

Danu Damarjati - detikNews
(Foto: Syarifah/detikcom)
Jakarta - Pemprov DKI akan mengevaluasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar tak dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab. Jangan sampai KJP ini jatuh ke tangan siswa yang mampu, untuk beli rokok atau gadget.

"Mereka kan orang-orang yang memaksakan itu untuk dapatkan KJP. Sebetulnya nanti murid sekolah yang akan evaluasi. Kalau ngerokok, ketahuan, kita cabut KJP. Kalau pakai BB Dakota kita cabut KJP-nya," tegas Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) ketika ditanya syarat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan membeludaknya pendaftar KJP di kawasan Jakarta Barat.

Hal itu disampaikan Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2013).

Semua orang dapat melaporkan penyalahgunaan KJP itu melalui berbagai saluran.

"Sesama teman lapor ke guru, kita buka di website, di sekolah-sekolah, di bank, semua orang bisa buat laporan," imbuhnya.

Pihaknya mengevaluasi KJP karena segera akan datang tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Pemprov DKI akan mengevaluasi penggunaan KJP termasuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

"Makanya kita mau bikin, nanti negeri pun harusnya bayar semua di-BOP. Yang tidak mampu lu kasih KJP untuk bayar. Baru adil kan. Ini kita lagi kaji. Karena yang negeri dibayar penuh BOP-nya, sementara sekolah swasta yang murah hanya 20-30 persen. Kasihan kan sekolah-sekolah swasta murah," tuturnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
79%
Kontra
21%