Jumat, 15/03/2013 12:41 WIB

Soal Isu Demo 25 Maret, Presiden SBY Yakin Masyarakat Berpikir Jernih

Arifin Asydhad - detikNews
Jakarta - Isu demo besar 25 Maret 2013 yang didengungkan sekelompok orang tidak dianggap serius oleh Presiden SBY. Presiden yakin masyarakat berpikir jernih terhadap isu ini.

Presiden SBY sudah mendengar adanya isu demo besar 25 Maret yang berkeinginan menggulingkan dirinya. Kelompok itu akan membentuk presidium untuk memimpin Indonesia hingga 2014.

"Saya yakin semua pihak, semua masyarakat bisa berpikir jernih," kata Presiden SBY saat bertemu para pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Jumat (15/3/2013). Presiden didampingi Wapres Boediono dan sejumlah menteri.

Saat ini masyarakat sudah mengetahui demokrasi yang terjadi di Indonesia. Masyarakat mendukung demokrasi, namun tidak akan melakukan pelanggaran konstitusi.

Menurut SBY, mengenai pergantian kekuasaan, sudah ada sistem dan aturan yang berlaku. Karena itu, SBY tidak akan terganggu dengan isu ini.

"Saya akan tetap bekerja dengan sebaik-baiknya sampai masa jabatan berakhir," kata SBY.

Dalam pertemuan ini, Presiden SBY juga disarankan oleh para pemimpin redaksi untuk tidak risau dengan isu ini. Karena isu demo massal 25 Maret 2013 seperti biasa tidak akan terjadi dan tidak didukung masyarakat.

Pertemuan Presiden SBY dengan para pemimpin redaksi berlangsung secara kekeluargaan. Pertemuan diisi dengan sharing dan diskusi mengenai banyak hal. Pertemuan yang berlangsung dari pukul 09.00 itu berakhir pukul 11.30 WIB.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asy/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%