detikcom
Kamis, 14/03/2013 14:01 WIB

Hari ke-150 Jokowi

Transparansi Jokowi, Ini Dia Poster APBD 2013

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menempel poster APBD DKI 2013 di kantor RW, kelurahan, dan kecamatan di ibu kota. Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran bisa lebih transparan dan terkontrol.

"Sekarang poster APBD sudah rampung. Posternya seperti ini. Ini keterbukaan, ini transparansi di web udah detail, sekarang posternya di kelurahan, kecamatan, propinsi, ini program-programnya," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sambil menunjukkan posternya kepada wartawan di Balai kota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013).

Jokowi mengatakan, penempelan poster APBD tersebut merupakan proses keterbukaan dari Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, di poster tersebut juga dicantumkan nomor telepon pengaduan jika warga menemukan pelanggaran di lapangan.

"Ini keterbukaan dan transparansi karena ada program-programnya. Misalnya program unggulannya berapa miliar, ada untuk kelurahan, kecamatan maupun provinsi," jelas Jokowi.

Selain itu, dengan adanya poster ini masyarakat bisa mengetahui program apa saja yang akan dilakukan pada era Jokowi-Ahok ini.

"Ini supaya masyarakat tahu apa yang mau kita lakukan tahun ini, sudah sangat gamblang dan terbuka. Masyarakat bisa ikut kontrol, awasi, juga bisa mengerti mau dibawa kemana daerahnya," jelasnya.

Pantauan detikcom, poster tersebut berukuran 1 x 0,5 meter. Berbagai macam program beserta nilai anggarannya dapat dilihat di poster itu.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(jor/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%