detikcom

Kamis, 14/03/2013 14:01 WIB

Hari ke-150 Jokowi

Transparansi Jokowi, Ini Dia Poster APBD 2013

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menempel poster APBD DKI 2013 di kantor RW, kelurahan, dan kecamatan di ibu kota. Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran bisa lebih transparan dan terkontrol.

"Sekarang poster APBD sudah rampung. Posternya seperti ini. Ini keterbukaan, ini transparansi di web udah detail, sekarang posternya di kelurahan, kecamatan, propinsi, ini program-programnya," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sambil menunjukkan posternya kepada wartawan di Balai kota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013).

Jokowi mengatakan, penempelan poster APBD tersebut merupakan proses keterbukaan dari Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, di poster tersebut juga dicantumkan nomor telepon pengaduan jika warga menemukan pelanggaran di lapangan.

"Ini keterbukaan dan transparansi karena ada program-programnya. Misalnya program unggulannya berapa miliar, ada untuk kelurahan, kecamatan maupun provinsi," jelas Jokowi.

Selain itu, dengan adanya poster ini masyarakat bisa mengetahui program apa saja yang akan dilakukan pada era Jokowi-Ahok ini.

"Ini supaya masyarakat tahu apa yang mau kita lakukan tahun ini, sudah sangat gamblang dan terbuka. Masyarakat bisa ikut kontrol, awasi, juga bisa mengerti mau dibawa kemana daerahnya," jelasnya.

Pantauan detikcom, poster tersebut berukuran 1 x 0,5 meter. Berbagai macam program beserta nilai anggarannya dapat dilihat di poster itu.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(jor/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
78%
Kontra
22%