detikcom
Kamis, 14/03/2013 02:46 WIB

PDIP Mulai Sosialisasi Pencalegan untuk Pemilu 2014

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mulai mensosialisasikan Surat Ketetapan (SK) 061 tentang tata cara penjaringan, penyaringan, penetapan dan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD I, dan DPRD tingkat II.

"Kami ditugaskan DPP PDI Perjuangan agar bergerak cepat ke 33 provinsi untuk mensosialisasikan SK 061 tentang pencalegan yang telah ditandatangani Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputeri dan Sekjen Mas Tjahjo Kumolo. Tiga hari lalu (Senin-red)," kata aktivis muda PDI yang juga Ketua DPN Repdem, Wanto Sugito kepada detikcom di Jakarta Rabu (13/3/2013).

"Saya dan rekan Irvansyah yang juga anggota DPR RI serta Mas Syaiful selaku fungsionaris DPP PDI Perjuangan bersama-sama ditugaskan DPP untuk mensosialisasikannya di kantor DPD PDI Perjuangan Banten, Serang," imbuhnya.

Menurut Wanto, hal itu dilakukan mengingat pemilu merupakan sarana untuk mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik. Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Terkait SK 061 itu sendiri, kata mantan aktivis 98 itu, terdiri atas 13 Bab dan 42 Pasal.

"Secara rinci sudah diatur sangat rapi sehingga sebagai partai kader, PDI Perjuangan betul-betul ingin menghasilkan legislator yang berkualitas dan dekat dengan rakyat," tukasnya.

Wanto menambahkan semua bab serta pasal dalam SK 061 itu penting untuk dipahami oleh struktur partai.

"Semua bab dan pasal yang terdapat di SK 061 itu penting semua. Ada beberapa bab dan pasal yang harus lebih dilihat diperhatikan secara seksama seperti BAB III evaluasi kinerja kader partai di eksekutif dan DPR, DPRD I dan DPRD II, lalu BAB IV Rekrutmen Tokoh, Prioritas Penempatan Dan Nomor Urut, serta BAB V Wewenang dan tugas struktural partai, dan BAB X Larangan Dan Sanksi," pungkasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fiq/rmd)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
MustRead close