detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 20:30 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 14/03/2013 02:46 WIB

PDIP Mulai Sosialisasi Pencalegan untuk Pemilu 2014

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mulai mensosialisasikan Surat Ketetapan (SK) 061 tentang tata cara penjaringan, penyaringan, penetapan dan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD I, dan DPRD tingkat II.

"Kami ditugaskan DPP PDI Perjuangan agar bergerak cepat ke 33 provinsi untuk mensosialisasikan SK 061 tentang pencalegan yang telah ditandatangani Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputeri dan Sekjen Mas Tjahjo Kumolo. Tiga hari lalu (Senin-red)," kata aktivis muda PDI yang juga Ketua DPN Repdem, Wanto Sugito kepada detikcom di Jakarta Rabu (13/3/2013).

"Saya dan rekan Irvansyah yang juga anggota DPR RI serta Mas Syaiful selaku fungsionaris DPP PDI Perjuangan bersama-sama ditugaskan DPP untuk mensosialisasikannya di kantor DPD PDI Perjuangan Banten, Serang," imbuhnya.

Menurut Wanto, hal itu dilakukan mengingat pemilu merupakan sarana untuk mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik. Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Terkait SK 061 itu sendiri, kata mantan aktivis 98 itu, terdiri atas 13 Bab dan 42 Pasal.

"Secara rinci sudah diatur sangat rapi sehingga sebagai partai kader, PDI Perjuangan betul-betul ingin menghasilkan legislator yang berkualitas dan dekat dengan rakyat," tukasnya.

Wanto menambahkan semua bab serta pasal dalam SK 061 itu penting untuk dipahami oleh struktur partai.

"Semua bab dan pasal yang terdapat di SK 061 itu penting semua. Ada beberapa bab dan pasal yang harus lebih dilihat diperhatikan secara seksama seperti BAB III evaluasi kinerja kader partai di eksekutif dan DPR, DPRD I dan DPRD II, lalu BAB IV Rekrutmen Tokoh, Prioritas Penempatan Dan Nomor Urut, serta BAB V Wewenang dan tugas struktural partai, dan BAB X Larangan Dan Sanksi," pungkasnya.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(fiq/rmd)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%
MustRead close