Rabu, 13/03/2013 17:32 WIB

KPU Segera Bahas Nasib PBB untuk Ikut Pemilu 2014

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang menyatakan Partai Bulan Bintang (PBB) berhak ikut Pemilu 2014. KPU segera menggelar rapat pleno untuk menyikapi putusan tersebut.

"Sudah diterima untuk putusan PBB," kata anggota KPU Hadar N. Gumay dalam pesan singkatnya, Rabu (13/3/2013).

Namun Hadar belum memastikan rapat pleno membahas putusan PT TUN. "Segera dibahas," ujarnya.

Husni tidak menanggapi pernyataan Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra yang menyebut KPU tidak memiliki hak untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Yusril menyebut KPU wajib melaksanakan putusan PT TUN atau MA dalam waktu satu minggu.

Di dalam amar putusan PT TUN, KPU diwajibkan membatalkan atau mencabut SK nomor 5 tentang partai politik yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Kedua, PT TUN mewajibkan KPU menerbitkan SK baru sebagai peserta Pemilu 2014.

Tapi KPU berpendapat pihaknya berwenang mengajukan kasasi karena diatur dalam Pasal 269 UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu. Kasasi diajukan 7 hari sejak putusan PT TUN.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(fdn/lh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%