detikcom
Rabu, 13/03/2013 17:32 WIB

KPU Segera Bahas Nasib PBB untuk Ikut Pemilu 2014

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang menyatakan Partai Bulan Bintang (PBB) berhak ikut Pemilu 2014. KPU segera menggelar rapat pleno untuk menyikapi putusan tersebut.

"Sudah diterima untuk putusan PBB," kata anggota KPU Hadar N. Gumay dalam pesan singkatnya, Rabu (13/3/2013).

Namun Hadar belum memastikan rapat pleno membahas putusan PT TUN. "Segera dibahas," ujarnya.

Husni tidak menanggapi pernyataan Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra yang menyebut KPU tidak memiliki hak untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Yusril menyebut KPU wajib melaksanakan putusan PT TUN atau MA dalam waktu satu minggu.

Di dalam amar putusan PT TUN, KPU diwajibkan membatalkan atau mencabut SK nomor 5 tentang partai politik yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Kedua, PT TUN mewajibkan KPU menerbitkan SK baru sebagai peserta Pemilu 2014.

Tapi KPU berpendapat pihaknya berwenang mengajukan kasasi karena diatur dalam Pasal 269 UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu. Kasasi diajukan 7 hari sejak putusan PT TUN.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fdn/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%