Detik.com News
Detik.com

Rabu, 13/03/2013 16:04 WIB

ICW Nilai Pengadilan Tipikor Belum Berikan Efek Jera Bagi Koruptor

Salmah Muslimah - detikNews
ICW Nilai Pengadilan Tipikor Belum Berikan Efek Jera Bagi Koruptor ilustrasi (ari saputra/detikcom)
Jakarta - LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan hasil eksaminasi kinerja 2 tahun pengadilan Tipikor di Jakarta. Menurut ICW hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor belum memberikan efek jera.

"Penjatuhan pidana penjara bagi koruptor masih tergolong rendah dan belum memberikan efek jera," kata aktivis ICW, Emerson Yuntho.

Hal tersebut disampaikan Emerson dalam diskusi bertajuk 'Diskusi Publik dan Penyampaian Hasil Eksaminasi Evaluasi Kinerja 2 Tahun Pengadilan Tipikor di Jakarta' di Hotel Haris, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (13/3/2013).

Menurutnya trend vonis bebas pidana koruptor memang berkurang, namun vonis hukuman minimal atau ringan meningkat. Penegak hukum juga dirasa belum optimal dalam memiskinkan koruptor.

"Hanya menjerat pelaku bukan keluarga. Padahal dalam kegiatan melakukan korupsi itu terkadang melibatkan keluarga," ujar Emerson.

Emerson juga menilai hakim tipikor tidak terlalu mendalami anotomi kasus. Menurutnya apa dilakukan hakim hanya sekedar menulis ulang pertimbangan hukum dalam menjatuhkan vonis.

"Hakim terkesan copy paste saja dalam uraian pertimbangan hukumnya. Sehingga tidak ditemukan pendapat atau pertimbangan yang baru selain dari apa yang disajikan oleh jaksa," beber Emerson.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/asp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%