Rabu, 13/03/2013 15:00 WIB

Hasil Investigasi Kasus Penyerangan Mapolres OKU Segera Diumumkan

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Tim gabungan Mabes Polri dan Denpom TNI masih melakukan investigasi terkait penyerangan Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU) beberapa waktu lalu. Kerja tim hampir rampung dan hasilnya akan segera diumumkan.

"Hasil sementara akan segera diumumkan," kata Kapolri, Jenderal Timur Pradopo usai Rapat Timwas Century, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/3/2013).

Timur meminta semua pihak bersabar dan memberikan kesempatan tim investigasi gabungan untuk menyelesaikan analisa hasil temuan di lapangan.

"Kasih kesempatan tim penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," katanya.

Jenderal Timur membantah bila penyebab penyerangan yang menyebabkan 4 korban luka, termasuk Kapolsek Martapura, itu dipicu karena adanya ego sektoral antar dua instansi.

"Saya kira kita selalu bekerjasama, tidak ada yang selalu diselesaikan sendiri," jawab Timur.

Termasuk, dia menambahkan, pembagian peran dalam menindak pelaku penyerangan dari kedua pihak. Polisi akan memproses anggotanya terkait penyerangan tersebut, dan TNI akan memproses anggotanya yang juga terlibat dalam penyerangan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ahy/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%