Rabu, 13/03/2013 00:13 WIB

Diplomat Muda Ini Belajar pada Walikota Surabaya

Eddi Santosa - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Keberhasilan Walikota Surabaya Ir. Tri Rismaharini memimpin daerahnya mendorong para diplomat muda untuk belajar kepemimpinan padanya.

Kota Surabaya ini merupakan pilihan dari seluruh peserta Diklat Sesparlu. Kami ingin belajar kepemimpinan dari Ibu Risma, salah satu pemimpin terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini," kata Kartika Chandra Negara dalam siaran pers, Selasa (12/3/2013).

Kapusdiklat Kemlu RI Duta Besar Hazairin Pohan, yang mendampingi rombongan peserta Diklat Pimpinan Tingkat II dan Sekolah Staf Pimpinan Luar Negeri Angkatan 48, menyampaikan bahwa tema utama kunjungan ke Walikota Surabaya adalah sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Walikota Surabaya, yang menerima para diplomat muda di ruang kerjanya, mengatakan bahwa kepemimpinannya di pemerintahan kota Surabaya selalu mendasarkan pada amanat masyarakat sebagai landasan kerjanya.

"Sinergi dari semua komponen juga merupakan kunci keberhasilan program-program pemerintah kota Surabaya," ujar Walikota.

Dijelaskan, dari landasan dan prinsip kekuasaan untuk rakyat itu bisa diwujudkan program-program pemerintahan kota yang bisa dirasakan manfaatnya, termasuk penggunaan teknologi komunikasi untuk melakukan koordinasi dengan seluruh staf.

Kota Surabaya saat ini juga sudah menerapkan e-Government, sehingga semua proses tata pemerintahan dapat dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(es/es)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%