Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 09/03/2013 08:07 WIB

Komjen Nanan Tepis Gonjang Ganjing Aliran Dana Simulator SIM

Andri Haryanto - detikNews
Komjen Nanan Tepis Gonjang Ganjing Aliran Dana Simulator SIM
Jakarta - Wakapolri Komjen Nanan Sukarna menepis kabar gonjang ganjing aliran dana Simulator SIM. Kabar soal aliran dana itu memang sempat menyambar Nanan. Hal itu terkait posisi Nanan sebagai Irwasum. Dia pernah memeriksa pengerjaan proyek ini.

Sebagai Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum), jenderal bintang tiga itu memang pernah memeriksa proyek yang belakangan diketahui bermasalah ini. Menjawab isu miring itu, Nanan menegaskankan dirinya clear.

"Kalau saya bilang tidak terima, nanti kagak percaya. Perlu diselidiki agar clear siapa yang memberikan kapan dan di mana kepada siapa," jelas Nanan saat berbincang, Jumat (9/3/2013) malam.

Nanan pun akhirnya menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke KPK. Dia yakin KPK bekerja dengan profesional. "Kita serahkan kepada KPK untuk menyidiknya profesional," tuntasnya.

Nanan diperiksa selama 8 jam di KPK pada Rabu (6/3). Nanan dalam keterangannya usai diperiksa mengaku hanya memperjelas bahwa institusi mempunyai tugas untuk bisa meyakinkan apakah tugas pre-audit membuat tanda tangan itu sesuai dengan temuan.

"Jadi pre-audit dan gelar perkara itu adalah untuk meyakinkan PA (pengguna anggaran) sebelum tanda tangan," jelas Nanan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%