detikcom
Rabu, 06/03/2013 20:56 WIB

Kota Tarakan Kembali Kondusif Pasca Amuk Massa

Robert - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ilustrasi/polisi bersiaga
Samarinda, - Situasi keamanan kota Tarakan, Kalimantan Utara, pasca amuk massa kembali kondusif. Para pengunjuk rasa dan masyarakat telah membubarkan diri sejak sore tadi.

"Aksinya sudah selesai dan sekarang situasi keamanan di Tarakan sudah kembali kondusif," kata Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Antonius Wisnu Sutirta, kepada detikcom melalui telepon, Rabu (6/3/2013) malam.

Wisnu menegaskan, meski sempat terjadi emosi massa, tidak ada peningkatan status keamanan di kota Tarakan maupun pengerahan penambahan personel keamanan ke kota Tarakan.

"Benar, tidak ada penambahan personel Polri maupun peningkatan status pengamanan di Tarakan," ujar Wisnu.

Dihubungi terpisah, Amin Tamsi, salah seorang pengunjuk rasa yang mengikuti pertemuan pengunjuk rasa dengan Pemkot Tarakan dan PT PLN (Persero) Tarakan menerangkan, PT PLN (Persero) Kota Tarakan dan Pemkot Tarakan, berjanji akan berbenah dalam 1 bulan. Ini untuk merealisasikan tidak adanya pemadaman di bulan April 2013 mendatang.

"Kita beri kesempatan PLN Tarakan dan Pemkot di bulan Maret ini untuk berbenah. April nanti tidak ada lagi pemadaman di Tarakan, yang benar-benar merugikan masyarakat luas," kata Amin.

"Dalam pertemuan itu, PLN mengaku minim pasokan gas dan merugi. Padahal masyarakat tidak mau tahu urusan dapur PLN karena padamnya listrik di kota ini sudah sangat parah. Lantas kalaupun PLN mengaku merugi, kita dapatkan data bahwa gaji salah satu pejabat PLN di Tarakan, bergaji Rp 40 jutaan. Nah bagaimana itu, merugi tapi gaji pejabatnya ada puluhan juta?," ujar Amin.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fdn/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%