Detik.com News
Detik.com
Rabu, 06/03/2013 19:17 WIB

Ini Penjelasan Wakapolri Komjen Nanan Usai Diperiksa KPK 8 Jam

Rina Atriana - detikNews
Ini Penjelasan Wakapolri Komjen Nanan Usai Diperiksa KPK 8 Jam
Jakarta - Wakapolri Komjen Nanan Sukarna diperiksa KPK selama delapan jam sebagai saksi untuk tersangka Irjen Djoko Susilo dalam kasus dugaan korupsi Simulator SIM. Kepada wartawan dia menjelaskan posisinya sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum).

Nanan keluar pukul 18.40 WIB. Dia didampingi sejumlah perwira Polri, beberapa di antaranya berpangkat kombes.

"Sebetulnya ini malah bisa memperjelas bahwa institusi mempunyai tugas untuk bisa meyakinkan apakah tugas pre-audit membuat tanda tangan itu sesuai dengan temuan. Jadi pre-audit dan gelar perkara itu adalah untuk meyakinkan PA (pengguna anggaran) sebelum tanda tangan," ujar Nanan kepada wartawan di halaman kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Rabu (6/3/2013).

Nanan lalu menjelaskan mengenai Pepres No 54 Tahun 2012 tentang Inspektorat di Kementerian dan Lembaga.

"Ingat bahwa dalam Perpres 54 itu ada PA, bisa membuat tim teknis yang menentukan PA adalah supaya dia yakin sebelum teken. Maka harus ada pre-audit di depan semua pejabat utama. Itu yang paling penting," ujar Nanan yang mengenakan seragam polisi ini.

"Kedua, ini kesempatan saya untuk menjelaskan setelah ada masalah bahwa institusi segera memerintahkan Propam, Itwasum dan Bareskrim untuk melakukan penyelidikan. Itu yang paling penting," ujar Nanan.

Mantan Irwasum Polri ini lantas melenggang dengan Toyota Camry B 9999 RFP.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjr/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%