detikcom
Rabu, 06/03/2013 19:17 WIB

Ini Penjelasan Wakapolri Komjen Nanan Usai Diperiksa KPK 8 Jam

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Wakapolri Komjen Nanan Sukarna diperiksa KPK selama delapan jam sebagai saksi untuk tersangka Irjen Djoko Susilo dalam kasus dugaan korupsi Simulator SIM. Kepada wartawan dia menjelaskan posisinya sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum).

Nanan keluar pukul 18.40 WIB. Dia didampingi sejumlah perwira Polri, beberapa di antaranya berpangkat kombes.

"Sebetulnya ini malah bisa memperjelas bahwa institusi mempunyai tugas untuk bisa meyakinkan apakah tugas pre-audit membuat tanda tangan itu sesuai dengan temuan. Jadi pre-audit dan gelar perkara itu adalah untuk meyakinkan PA (pengguna anggaran) sebelum tanda tangan," ujar Nanan kepada wartawan di halaman kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Rabu (6/3/2013).

Nanan lalu menjelaskan mengenai Pepres No 54 Tahun 2012 tentang Inspektorat di Kementerian dan Lembaga.

"Ingat bahwa dalam Perpres 54 itu ada PA, bisa membuat tim teknis yang menentukan PA adalah supaya dia yakin sebelum teken. Maka harus ada pre-audit di depan semua pejabat utama. Itu yang paling penting," ujar Nanan yang mengenakan seragam polisi ini.

"Kedua, ini kesempatan saya untuk menjelaskan setelah ada masalah bahwa institusi segera memerintahkan Propam, Itwasum dan Bareskrim untuk melakukan penyelidikan. Itu yang paling penting," ujar Nanan.

Mantan Irwasum Polri ini lantas melenggang dengan Toyota Camry B 9999 RFP.



Korban salah tangkap dibakar hidup hidup dan ditembak agar mengakui tuduhan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjr/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
54%
Kontra
46%