detikcom
Rabu, 06/03/2013 14:42 WIB

Tuntut Pembunuh Bidan Dihukum Berat, Keluarga Korban Demo Polresta Medan

Khairul Ikhwan - detikNews
Foto: khairul ikhwan/detikcom
Medan - Sekitar 100 orang keluarga mendiang Nurmala Dewi Tinambunan dan warga mendatangi Polresta Medan datang stelah tahu pelaku pembunuhan ditangkap. Mereka meminta pelaku dihukum berat.

Massa datang dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan dan tiba di Mapolresta Medan, Jalan HM Said sekitar pukul 09.00 WIB, Rabu (6/3/2013). Sejumlah poster dan spanduk turut dibentangkan.

"Kami datang untuk mendukung polisi, dan meminta pelaku agar dihumum yang seberat-beratnya," kata MH Sihombing (66), salah seorang keluarga yang ikut berdemo.

Menurut Sihombing, yang merupakan paman korban Nurmala Dewi menyatakan, mereka mendengar tentang keberhasilan polisi menangkap pelaku penembakan dan otak pembunuhan. Mereka ingin memastikan kebenaran berita tersebut dan memutuskan datang ke polres sekaligus sebagai bentuk dukungan untuk mengusut kasus itu.

Kedatangan massa ditemui Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Medan Kompol M. Yoris Marzuki. Selain membenarkan penangkapan, Yoris menyarankan warga untuk mengawal kasus ini hingga ke pengadilan.

"Ada delapan orang yang kita amankan, termasuk dua polisi dan pelaku utama," tukas Yoris.

Saat ini, kata Yoris, mereka sedang melakukan pemeriksaan, dan memastikan kasusnya akan diusut tuntas.

Bidan Nurmala Dewi tewas ditembak di depan rumahnya di Jalan Pertahanan, Desa Sigara-gara, Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumut pada Kamis (7/2/2013). Pelaku yang mengendarai sepeda motor melepaskan tembakan ke arah korban dan kemudian kabur.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rul/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
MustRead close