Selasa, 05/03/2013 16:46 WIB

16 Kementerian & Lembaga Akan Dirampingkan, Ini Daftarnya

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Salah satu program utama pemerintah adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Salah satu caranya dengan melakukan perampingan struktur di 16 Kementerian dan Lembaga pemerintah.

"Sasaran pemerintah adalah melakukan perampingan di semua lini," ujar Wakil Presiden Boediono di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2013).

Beberapa pihak dilibatkan dalam melakukan proses evaluasi dan audit kepada kementerian dan lembaga pemerintah tersebut. Bahkan Boediono menyebut ini merupakan tahap pertama yang akan diikuti oleh instansi yang lain.

"Audit dan evaluasi ini adalah proses diagnosa untuk merumuskan langkah-langkah konkret," ucap Boediono.

Seperti apa perampingan Kementerian dan Lembaga itu? Dalam audit yang dilakukan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kemnterian terkait, jika hasilnya menunjukkan diperlukan perampingan maka hal tersebut akan dilakukan.

Menurut Boediono, biasanya hasil audit ini merekomendasikan perubahan struktur atau jika perlu mengurangi struktur di Kementerian dan lembaga pemerintah yang dimaksud hingga pada tinggakt Eselon I. Hasil audit juga akan memperpendek rentang kendali organisasi dan peningkatan profesioanlisme PNS.

"Maksimal enam bulan setelah ini harus ada hasil konkret dari masing-masing K/L untuk melakukan right sizing. Usulan ini termasuk estimasi dam pengkajian mengenai dampaknya. Karena kelak ada pengalihan personalia dan sebagainya. Saya yakin dalam enam bulan bisa kita lakukan," ujar Wapres.

Berikut ke-16 Kementerian/Lembaga Pemerintah yang akan dirampingkan:

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian PAN dan RB
5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Kementerian Hukum dan HAM
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Pekerjaan Umum
10. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
11. Kementerian Pertanian
12. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 13. Kementerian Kesehatan
14. Arsip Nasional Republik Indonesia 15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fiq/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%