Selasa, 05/03/2013 16:46 WIB

16 Kementerian & Lembaga Akan Dirampingkan, Ini Daftarnya

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Salah satu program utama pemerintah adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Salah satu caranya dengan melakukan perampingan struktur di 16 Kementerian dan Lembaga pemerintah.

"Sasaran pemerintah adalah melakukan perampingan di semua lini," ujar Wakil Presiden Boediono di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2013).

Beberapa pihak dilibatkan dalam melakukan proses evaluasi dan audit kepada kementerian dan lembaga pemerintah tersebut. Bahkan Boediono menyebut ini merupakan tahap pertama yang akan diikuti oleh instansi yang lain.

"Audit dan evaluasi ini adalah proses diagnosa untuk merumuskan langkah-langkah konkret," ucap Boediono.

Seperti apa perampingan Kementerian dan Lembaga itu? Dalam audit yang dilakukan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kemnterian terkait, jika hasilnya menunjukkan diperlukan perampingan maka hal tersebut akan dilakukan.

Menurut Boediono, biasanya hasil audit ini merekomendasikan perubahan struktur atau jika perlu mengurangi struktur di Kementerian dan lembaga pemerintah yang dimaksud hingga pada tinggakt Eselon I. Hasil audit juga akan memperpendek rentang kendali organisasi dan peningkatan profesioanlisme PNS.

"Maksimal enam bulan setelah ini harus ada hasil konkret dari masing-masing K/L untuk melakukan right sizing. Usulan ini termasuk estimasi dam pengkajian mengenai dampaknya. Karena kelak ada pengalihan personalia dan sebagainya. Saya yakin dalam enam bulan bisa kita lakukan," ujar Wapres.

Berikut ke-16 Kementerian/Lembaga Pemerintah yang akan dirampingkan:

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian PAN dan RB
5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Kementerian Hukum dan HAM
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Pekerjaan Umum
10. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
11. Kementerian Pertanian
12. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 13. Kementerian Kesehatan
14. Arsip Nasional Republik Indonesia 15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).



Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(fiq/ndr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%